JATIMTIMES - Kasus dugaan penggelapan aset milik warga Surabaya kembali mendapat perhatian DPRD Kota Surabaya. Perkara yang dilaporkan sejak 2021 itu dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan progres, meski diduga melibatkan oknum yang memahami administrasi pertanahan.
Terbaru, terungkap bahwa salah satu terduga pelaku kini telah ditahan aparat penegak hukum, namun atas perkara lain.
Korban penggelapan, Maria Lucia Setyowati, kembali mengadukan nasib asetnya ke DPRD Surabaya dan diterima Komisi A di lobi lantai 2 Gedung DPRD Surabaya, Senin (19/1/2025).
Maria berharap wakil rakyat dapat membantu mendorong pengembalian aset tanah dan bangunan yang hingga kini masih berpindah tangan.
Di hadapan anggota dewan dan awak media, Maria menceritakan awal mula kasus yang menimpanya. Ia mengaku rumah miliknya di kawasan Tenggilis Lama awalnya dipecah menjadi tiga bagian dengan dalih penataan dan pengurusan administrasi. Ide tersebut, menurut Maria, berasal dari Tri Ratna Dewi yang kini berstatus buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO).
Maria mengaku terlalu percaya. Ia menandatangani sejumlah berkas tanpa didampingi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan tidak dilakukan di kantor resmi. Belakangan, ia baru mengetahui bahwa dokumen yang ditandatanganinya adalah hibah, bukan sekadar pengurusan administratif seperti yang dijanjikan.
“Saya baru tahu tahun 2021. Selama itu saya tidak pernah diberi dokumen asli, hanya fotokopian. Bahkan saya tidak tahu alamat PPAT-nya,” ujar Maria.
Ia menyebut salah satu nama yang terlibat adalah Permadi, pegawai PPAT, yang kini ditahan di Rutan Medaeng atas kasus lain dan disebut memiliki banyak perkara serupa.
Baca Juga : Dampak Banjir Jateng Berlanjut, KAI Daop 8 Surabaya Batalkan 5 Perjalanan KA Jarak Jauh
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa fokus utama korban bukan sekadar hukuman pidana bagi pelaku, melainkan pengembalian aset. Menurutnya, sanksi penjara tidak otomatis mengembalikan hak korban, terlebih jika aset sudah berpindah tangan.
“Yang diperjuangkan Bu Maria adalah keadilan berupa pengembalian aset. Ini yang tidak sederhana karena sudah ada peralihan kepemilikan,” kata Yona.
Ia menyarankan agar selain menempuh jalur kepolisian dan pengaduan ke DPRD, Maria juga membawa perkara tersebut ke Satgas Anti Mafia Tanah milik Pemerintah Kota Surabaya. Dengan menempuh berbagai jalur, DPRD berharap ada titik terang dan peluang untuk memulihkan hak korban.
Komisi A pun berkomitmen mengawal kasus ini dan mendorong sinergi antarinstansi agar persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut tidak terus menggantung tanpa kepastian hukum.
