JATIMTIMES - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar mempercepat pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan yang tersebar di sejumlah wilayah pedesaan. Hingga pertengahan November 2025, empat proyek yang didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tercatat telah mencapai progres antara 60 hingga 90 persen.
Pemerintah daerah menilai percepatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses layanan kesehatan dasar, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan.
Baca Juga : Wali Kota Blitar Sampaikan Strategi Fiskal 2026 di Paripurna DPRD: Efisiensi, PAD, dan Ekonomi Produktif
Dinkes Kabupaten Blitar menyampaikan optimisme bahwa seluruh pekerjaan dapat rampung sebelum tahun anggaran berakhir. Penyelesaian tepat waktu, menurut dinas, menjadi kunci untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat dan perluasan akses kesehatan dapat segera dirasakan masyarakat. Komitmen ini juga menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang Pemkab Blitar dalam pemerataan layanan kesehatan.
Empat proyek yang digarap tahun ini berasal dari total anggaran DBHCHT sebesar Rp1,6 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Tumpak Kepuh di Kecamatan Bakung, renovasi fasilitas di Pustu Kaulon Kecamatan Sutojayan, peningkatan sarana di Pustu Midodaren, serta renovasi Puskesmas Suruhwadang di Kecamatan Kademangan. Seluruhnya merupakan fasilitas kesehatan dasar yang melayani masyarakat dalam jumlah besar, sehingga peningkatan sarana dianggap mendesak.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar Muhdianto menyebut bahwa seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana. Ia menjelaskan bahwa progres signifikan di lapangan membuat pihaknya yakin pekerjaan fisik dapat rampung sebelum memasuki tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa target penyelesaian ini bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas layanan publik yang harus ditingkatkan.
“Insya Allah semua proyek dapat dirampungkan sebelum akhir tahun, baik pembangunan baru maupun perbaikan,” ujarnya pada Senin (17/11/2025). Ia menegaskan bahwa percepatan ini dilakukan dengan tetap mengedepankan standar pembangunan fasilitas kesehatan yang berlaku.
Muhdianto juga menambahkan bahwa seluruh pengerjaan diawasi ketat agar memenuhi ketentuan teknis. Menurutnya, kualitas bangunan menjadi prioritas karena fasilitas tersebut akan menjadi titik pelayanan utama di tingkat desa. Ia menyebut bahwa penguatan infrastruktur kesehatan di daerah pedesaan akan membantu masyarakat mendapatkan layanan yang lebih layak tanpa harus menempuh jarak jauh.
Ia menjelaskan bahwa DBHCHT mempunyai peran strategis dalam mendukung pemerataan fasilitas kesehatan. Dana tersebut memungkinkan pemerintah daerah bergerak cepat untuk menutup kebutuhan sarana kesehatan yang sebelumnya sulit dipenuhi melalui anggaran reguler. “Melalui dana DBHCHT, infrastruktur kesehatan di kawasan pedesaan dapat diperkuat. Kami berharap dukungan anggaran seperti ini dapat terus berlanjut,” katanya.
Baca Juga : Paripurna APBD 2026: DPRD–Pemkot Blitar Satu Suara Dorong Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Produktif
Pembangunan dan renovasi ini juga sejalan dengan upaya jangka panjang Pemkab Blitar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dan memperkuat ketahanan layanan primer. Dengan meningkatnya sarana kesehatan dasar, pelayanan seperti imunisasi, pemeriksaan gizi balita, penanganan penyakit menular, hingga layanan kesehatan ibu dan anak dipastikan berjalan lebih efektif.
Sepanjang tahun ini, Dinkes Kabupaten Blitar memfokuskan seluruh DBHCHT sebesar Rp1,6 miliar untuk empat proyek fisik tersebut. Muhdianto menyebut bahwa alokasi ini diarahkan sepenuhnya untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan dasar. “Dana itu kami gunakan untuk membangun satu Pustu dan melakukan renovasi pada tiga fasilitas kesehatan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Blitar akan terus memastikan pemanfaatan DBHCHT tepat sasaran, terutama untuk sektor kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dengan terealisasinya empat proyek tersebut pada akhir tahun nanti, pemerintah daerah berharap dampaknya segera dirasakan masyarakat di tingkat desa.
Percepatan pembangunan ini menandai keseriusan Pemkab Blitar dalam menggunakan DBHCHT sebagai instrumen pembangunan kesehatan. Melalui program ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap warga, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih bermutu.
