JATIMTIMES - Wacana kembalinya pembelajaran daring bagi siswa kembali mencuat di sejumlah daerah. Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang memilih bersikap hati-hati sembari menunggu kejelasan arah kebijakan dari pemerintah pusat.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menegaskan hingga kini belum ada petunjuk resmi yang mengatur penerapan sekolah daring secara luas. Sehingga, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat.
Baca Juga : RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KOTA MALANG TAHUN 2025
“Kebijakan daring untuk siswa kami belum mendapatkan petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Kalaupun ada kebijakan itu, kami akan mengkaji lebih dulu,” ujar Suwarjana.
Ia menjelaskan, sejauh ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih menempatkan pembelajaran tatap muka sebagai skema utama.
Model daring umumnya hanya diposisikan sebagai opsi terbatas, seperti dalam kondisi darurat, bencana, atau situasi tertentu yang tidak memungkinkan kegiatan belajar di kelas.
Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong penerapan pembelajaran fleksibel berbasis teknologi melalui berbagai platform digital pendidikan. Namun pendekatan tersebut lebih diarahkan sebagai pelengkap, bukan pengganti penuh interaksi tatap muka antara guru dan siswa.
Meski demikian, Suwarjana mengaku pihaknya tidak serta-merta akan mengikuti jika kebijakan daring kembali diberlakukan. Ia menilai, pengalaman saat pandemi COVID-19 menjadi catatan penting yang perlu dipertimbangkan secara matang.
“Yang jelas kalau daring, kami pun juga paling tidak setuju,” tegas Suwarjana.
Baca Juga : Dari Bangunan Heritage Jadi Dapur Canggih, Wali Kota Malang: SPPG Sukoharjo 2 Penuhi Standar Nasional
Menurutnya, penerapan pembelajaran jarak jauh membawa konsekuensi cukup berat, terutama bagi orang tua siswa. Salah satu yang paling terasa adalah meningkatnya pengeluaran untuk kebutuhan kuota internet, di tengah kondisi jaringan yang belum merata.
“Yang terakhir, waktu covid-19 kemarin, pengeluaran kan juga bertambah. Tentu harus orang tua siswa juga harus keluar biaya lebih banyak, untuk kuota internet dan tidak semua wilayah memiliki jaringan kuat,” paparnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti dampak pada pembentukan karakter siswa yang dinilai kurang optimal ketika pembelajaran dilakukan secara daring. “Kedua, dari budi pekertinya anak-anak juga kurang. Tidak bagus kalau nggak tatap muka. Pelajaran etika dan adab seperti tidak ada,” pungkasnya.
