JATIMTIMES - Isu pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern di Kota Malang kembali menguat. Pemerintah Kota Malang dikabarkan masih bertahan dalam daftar 31 daerah prioritas dari sekitar 40 hingga 42 kabupaten/kota yang sebelumnya direncanakan masuk program nasional tersebut.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, membenarkan bahwa Kota Malang masih termasuk dalam daftar yang mengerucut tersebut. Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus segera dituntaskan.
Baca Juga : Sudah Ada 16 Rumah Kompos di Kota Batu, DLH Targetkan Produksi 1.728 Ton Kompos Per Tahun
“Sesuai arahan dari Pak Dirjen Bangda (Bina Pembangunan Daerah) Kementerian Dalam Negeri, masih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tetapi dari kurang lebih 40 atau 42 Kota/Kabupaten yang direncanakan, mengerucut ke sekitar 31 daerah,” ujar Raymond.
Salah satu syarat krusial adalah kesiapan anggaran daerah untuk pembangunan mesin LSDP. Berdasarkan kajian teknis tahun 2023, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp187 miliar. Nominal itu bahkan berpotensi meningkat jika realisasi dilakukan pada 2026 atau 2027.
“Anggaran berdasarkan perhitungan teman-teman dari kajian teknis tahun 2023, anggaran yang dibutuhkan itu kurang lebih sekitar Rp187 Miliar. Tetapi untuk tahun 2026 atau 2027, tentunya akan mengalami kenaikan,” jelasnya.
Meski nilai investasinya besar, skema pendanaan yang ditawarkan Pemerintah Pusat disebut menggunakan sistem reimburse. Artinya, Pemkot Malang harus membangun lebih dahulu menggunakan APBD, lalu anggaran tersebut digantikan oleh pusat setelah seluruh syarat terpenuhi.
“Memang anggaran murni dari Pemerintah Pusat, tetapi istilahnya sistem reimburse. Jadi Pemkot Malang membangun dulu, nanti uangnya baru digantikan. Tapi masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Di sinilah komitmen politik menjadi sorotan. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tanda tangan wali kota serta ketua DPRD untuk memastikan kesiapan penganggaran, baik melalui Perubahan Anggaran Keuangan 2026 maupun tahun 2027.
“Salah satunya adalah komitmen dari Bapak Wali Kota dan Ketua Dewan bahwa anggaran itu dipersiapkan, apakah di PAK 2026 atau di 2027. Karena memang nilainya cukup tinggi,” imbuh Raymond.
DLH sebelumnya lebih memprioritaskan pembangunan LSDP yang menghasilkan RDF atau Refuse Derived Fuel sebagai bahan bakar alternatif industri. Skema ini dinilai lebih realistis dari sisi kesiapan teknis.
Baca Juga : Kerja Kolektif Pemerintah dan Warga Antar Situbondo Raih Predikat Kota Menuju Bersih
“Kami kemarin lebih memberatkan ke LSDP, tetapi kalau memang Pemerintah Pusat nanti mengarahkan kita ke PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik), kita manut. Toh semua anggaran juga dari Pemerintah Pusat,” katanya.
Namun, apabila arah kebijakan beralih ke PSEL, tantangan tambahan muncul pada penyediaan lahan. Pemerintah Kota harus menyiapkan anggaran sendiri dalam jumlah tidak sedikit.
“Cuma untuk PSEL, penyiapan lahannya yang masih membutuhkan anggaran yang harus disiapkan oleh Pemkot sendiri yang cukup besar. Itu anggarannya masih puluhan miliar lah,” jelasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai output LSDP, ia menegaskan bahwa fasilitas tersebut memang dirancang menghasilkan RDF. Target pengerjaan proyek ini diproyeksikan pada 2027. Dengan masuknya Kota Malang dalam 31 daerah prioritas, peluang menghadirkan sistem pengolahan sampah modern semakin terbuka.
