JATIMTIMES - Kisah Airlangga yang memerintah pada 1019–1045 M sering ditulis dalam bingkai besar sejarah Jawa Timur, dengan pusat kekuasaan Kahuripan dan pembagian kerajaan menjadi Janggala serta Panjalu. Namun, di balik narasi besar itu, terdapat jejak-jejak kecil namun signifikan di wilayah barat Jawa Timur seperti Madiun, Ponorogo, dan lereng Gunung Lawu yang memberi dimensi baru pada pemahaman kita tentang politik, spiritualitas, dan pertarungan ideologi pada masanya. Wilayah inilah yang menjadi saksi pertapaan para resi, munculnya perlawanan keras dari Kerajaan Wengker, serta prasasti-prasasti dari masa Daha (Kediri) yang menghubungkan Airlangga dengan generasi penerusnya.

Artikel ini menyajikan rekonstruksi sejarah berbasis data arkeologis, epigrafis, dan catatan kolonial yang diperoleh dari Knebel, Hoepermans, Krom, Stutterheim, hingga van Stein Callenfels. Narasi disusun secara runut, dari pertapaan di Lawu, perlawanan Wengker, hingga warisan prasasti Daha. Dengan perspektif historiografi kritis, kita akan melihat bagaimana ideologi, spiritualitas, dan dendam sejarah membentuk dinamika politik di kawasan barat Kahuripan.

Pertapaan di Lereng Lawu: Jejak Spiritual Zaman Airlangga

Baca Juga : Liburan Akhir Tahun, Pergerakan Wisatawan Tembus 19,8 Juta di Jatim

Pada Juli 1937, arkeolog Belanda Dr. Stutterheim mengunjungi dua lokasi reruntuhan Hindu-Jawa di lereng Gunung Lawu. Ia meyakini keduanya merupakan pertapaan dari zaman Airlangga, yang berasal dari tahun 1018 dan 1028 M. Lokasi pertama berada di Sadon yang kini dikenal sebagai Dusun Cepoko di wilayah Magetan. Lokasi kedua berada di Dusun Pondok, Desa Wakah, Ngawi, yang menyimpan prasasti bertarikh 950 Saka atau 1028 M.

Di Sadon, penelitian pertama dilakukan oleh Hoepermans pada 1866 dan dilanjutkan oleh Knebel pada 1906. Temuan yang dihasilkan sangat luar biasa, antara lain tujuh puncak candi berbentuk kemban, ambang pintu, gerbang candi, dua arca Banaspati, dua yoni, serta beberapa Nandi. Anehnya, Knebel tidak mencatat angka tahun 940 Saka yang terpahat di salah satu batu. Menurut Krom, kompleks ini tidak diragukan lagi merupakan tempat sebuah candi atau pertapaan yang bersifat sementara. Stutterheim bahkan berpendapat bahwa tempat ini semestinya dapat direkonstruksi ulang oleh Dinas Purbakala, tetapi penyelidikan lebih lanjut tidak pernah dilakukan karena keterbatasan personel.

Dari sisi etimologi, nama “Sadon” diduga berasal dari kata sadhu (pertapa), bukan bahasa Jawa Kuno. Hal ini menguatkan hipotesis bahwa lokasi tersebut memang pusat kegiatan spiritual, bukan sekadar desa perdikan biasa.

Temuan di Pondok, Wakah, Ngawi, menegaskan jejak spiritual ini. Prasasti berangka tahun 950 Saka memperlihatkan bahwa kawasan tersebut aktif pada masa Airlangga. Pertapaan di Lawu bukan hanya tempat asketisme, tetapi juga bagian dari strategi politik: menjaga legitimasi raja melalui hubungan dengan dunia resi, sekaligus mengawasi wilayah barat yang rawan pemberontakan.

Dengan demikian, pertapaan di Lawu menjadi saksi pertemuan antara spiritualitas Hindu-Jawa dan politik kekuasaan Airlangga. Seperti dalam tradisi Mataram kemudian, raja selalu berhubungan dengan gunung sebagai pusat kosmologi dan kekuatan spiritual.

Kerajaan Wengker: Poros Perlawanan Barat Kahuripan dan Jejak Kekuasaan Tua Jawa Timur

Jika Gunung Lawu dalam tradisi Jawa kerap diposisikan sebagai poros spiritual dan asketisme raja raja Jawa sebagai ruang pertapaan, pelepasan dunia, dan legitimasi kosmis, maka Wengker menempati posisi yang berbeda namun tidak kalah penting sebagai poros perlawanan politik. Dalam lanskap Jawa Timur awal abad ke 11, ketika Airlangga berusaha membangun kembali tatanan pasca Pralaya Medang tahun 1016 M, musuh terkuat dan paling konsisten justru datang dari arah barat, dari sebuah wilayah tua yang berakar kuat pada otonomi lokal, tradisi Hindu Jawa, serta ingatan kolektif tentang kedaulatan sendiri, yaitu Kerajaan Wengker.

Kajian tentang Wengker tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa wilayah Ponorogo dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan hunian manusia tertua di Jawa Timur. Penyelidikan arkeologis di Gua Lawa, Kecamatan Sampung (Sumoroto), telah membuktikan keberadaan aktivitas manusia sejak zaman Neolitik. Ekskavasi yang dilakukan oleh L.J.C. van Es (1926), kemudian diperluas secara sistematis oleh P.V. van Stein Callenfels (1928–1930), menemukan lapisan budaya berjenjang: mulai dari artefak batu, tulang, dan mata panah prasejarah, hingga fragmen gerabah, logam perunggu, dan besi yang menunjukkan kesinambungan hunian dalam rentang waktu sangat panjang.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian lanjutan PALRAD Bandung (1985) serta Balai Arkeologi Yogyakarta (1986), yang mendokumentasikan alat batu, tulang manusia dan hewan, serta jejak kebudayaan permukiman. Artinya, sebelum Wengker dikenal sebagai entitas politik, kawasan ini telah lama menjadi ruang hidup berbudaya tinggi. Fakta arkeologis ini penting, sebab ia menjelaskan mengapa Wengker tidak muncul sebagai kerajaan “baru”, melainkan sebagai kelanjutan dari pusat kekuasaan lokal yang telah matang.

Berpijak pada tradisi lisan, babad, dan tafsir para sarjana, nama Wengker diyakini berasal dari ungkapan Jawa wewengkon kang angker, yakni wilayah yang angker, tertutup, dan sulit ditembus. Angker di sini bukan semata bermakna mistis, melainkan politis, sebagai penanda wilayah yang tidak mudah ditaklukkan.

Wengker dalam Dinamika Politik Jawa Timur Pra-Airlangga

Dalam konteks sejarah Jawa Timur sebelum abad ke-10 Masehi, Wengker termasuk dalam jaringan kerajaan-kerajaan lokal yang telah eksis sebelum kemunculan kekuasaan besar seperti Medang Timur di bawah Mpu Sindok.

Perpindahan pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar abad ke-10, sebagaimana dijelaskan oleh G. de Casparis, bukanlah proses yang netral. Perubahan ini membawa konsekuensi geopolitik besar karena kerajaan kerajaan tua di Jawa Timur, termasuk Wengker, mulai merasa terdesak oleh ekspansi kekuasaan baru yang terpusat di lembah Brantas dan jalur perdagangan antarpulau.

Konflik semakin tajam ketika pertarungan antara Sriwijaya dan Jawa Timur memuncak. Serangan Sriwijaya pada 928 M dan kehancuran Medang pada 1016 M menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemudian diisi oleh Airlangga. Namun bagi Wengker, kebangkitan Airlangga bukanlah restorasi, melainkan ancaman.

Wengker dan Pralaya Medang: Dari Sekutu hingga Musuh Airlangga

Sumber-sumber historiografi menyebutkan bahwa Wengker, bersama sekutu-sekutunya, terlibat dalam dinamika politik yang mengiringi kehancuran Medang. Prasasti Pucangan dan sumber Cina mencatat bahwa kehancuran Medang tidak hanya disebabkan oleh serangan Sriwijaya, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan lokal yang memiliki motif politik dan dendam lama.

Dalam perspektif Wengker, perlawanan terhadap Dharmawangsa dan kemudian Airlangga bukanlah pengkhianatan, melainkan upaya mempertahankan eksistensi. Namun dalam narasi resmi Airlangga, Wengker diposisikan sebagai musuh yang harus ditundukkan demi pemulihan “Dharma”.

Prasasti Pucangan menyebutkan secara eksplisit bahwa pada tahun 952 Saka atau 1030 Masehi, Airlangga melancarkan serangan besar terhadap Panuda, Raja Wengker, di wilayah Madiun. Serangan ini tidak berakhir dengan kematian sang raja, sebab prasasti justru menunjukkan bahwa Panuda masih hidup dan berhasil melarikan diri setelah kediamannya di Lewa dibakar hingga rata dengan tanah. Pada tahun berikutnya, 953 Saka atau 1031 Masehi, Airlangga kembali menggempur kota kota milik Raja Wengker, menandakan bahwa perlawanan masih berlanjut dan pusat kekuasaan Wengker belum sepenuhnya lumpuh.

Prasasti Pucangan tidak memberikan keterangan pasti apakah Raja Wengker berhasil dibunuh atau sekadar dipukul mundur. Bahkan, sumber yang sama mencatat bahwa Wengker justru melakukan serangan balasan terhadap kekuasaan Airlangga. Raja Wengker dalam fase ini disebut bernama Wijayawarmma. Dalam versi Sansekerta Prasasti Pucangan, Airlangga digambarkan membalas serangan Wijayawarmma dengan kekuatan besar pada tahun 957 Saka atau 1035 Masehi. Sementara itu, versi Jawa Kuno menyebutkan bahwa pada tahun yang sama Airlangga berhasil menaklukkan Wijayawarmma di Tapa, meskipun sang raja kembali melarikan diri ke wilayah yang sulit dijangkau pasukan, meninggalkan putra, permaisuri, harta benda, dan kendaraan kerajaan.

Baru pada tahun 959 Saka atau 1037 Masehi, Wijayawarmma akhirnya dikalahkan di Sarasa. Dengan peristiwa ini, rangkaian peperangan panjang yang dijalani Airlangga selama kurang lebih delapan belas tahun pun mencapai akhirnya. Istilah Tapa yang muncul dalam prasasti ini, sebagaimana ditafsirkan oleh N.J. Krom, tidak semata menunjuk pada nama tempat, melainkan juga mengandung makna simbolik sebagai tindakan asketis, yakni menarik diri dari dunia politik setelah mengalami kekalahan militer.

Pada 959 Saka tahun 1037 M, Raja Wijaya Warman atau Ketut Wijaya, tokoh sentral Kerajaan Wengker, ditangkap di Kopang. Sebagian tradisi menyebutkan bahwa ia dibunuh oleh rakyatnya sendiri, sementara versi lain menyatakan bahwa ia memilih mengundurkan diri dari dunia politik dan menjalani tapa setelah mengalami kekalahan. Perbedaan kisah ini mencerminkan benturan antara historiografi kekuasaan yang dibentuk oleh narasi pemenang dan ingatan lokal yang diwariskan melalui tradisi lisan.

Geografi Politik Wengker: Benteng Barat Jawa Timur

Wilayah Wengker sangat luas dan strategis. Ia membentang dari Gunung Lawu di barat, Gunung Wilis di timur, Gunung Kendeng dan Pandan di utara, hingga Laut Selatan di selatan. Posisi ini menjadikan Wengker sebagai penghubung alami antara Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian selatan, sekaligus sebagai benteng terakhir bagi kekuatan yang menentang Airlangga.

N.J. Krom menempatkan pusat Wengker di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, sementara Purwowijoyo menyebut wilayah Kadipaten–Setono sebagai inti kerajaannya. Fakta bahwa pusat kekuasaan ini berada di daerah bergunung dan berhutan lebat menjelaskan mengapa Wengker mampu bertahan lama dan sulit ditaklukkan.

Kontinuitas Memori: Dari Wengker ke Bantarangin dan Reog Ponorogo

Baca Juga : Milad ke-48 MIN 2 Kota Malang: Dari Tasyakuran Sederhana Menuju Target Prestasi Nasional

Sekitar dua abad setelah kekalahan Wengker, muncul Kerajaan Bantarangin di Sumoroto, wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Wengker. Raja Bantarangin, Kelono Sewandono, dan patihnya Kelono Wijaya yang dikenal sebagai Bujang Ganong, secara genealogis dan simbolik dipandang sebagai penerus tradisi dan ingatan politik Wengker.

Legenda Reog Ponorogo, lengkap dengan figur manusia berkepala harimau, gamelan sakral, dan perlawanan simbolik terhadap Kediri, bukan sekadar cerita rakyat, melainkan artikulasi kultural dari ingatan politik Wengker. Bahkan dalam tradisi Majapahit akhir, tokoh Kiai Ageng Kutu masih disebut sebagai Demang Wengker, yang menunjukkan bahwa nama dan identitas politik Wengker tidak pernah benar benar lenyap.

Tiga Prasasti dari Daha: Warisan Airlangga di Madiun–Ponorogo

Setelah Airlangga wafat (1045), Kahuripan dibagi menjadi dua: Janggala di timur dan Panjalu (Daha/Kediri) di barat. Wilayah Madiun masuk ke dalam Panjalu. Dari masa ini, hanya tiga prasasti berangka tahun yang ditemukan di Madiun–Ponorogo.

Pertama, Prasasti Sirah Kěting ditemukan di Situs Sirah Keting, Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Ponorogo bagian selatan. Prasasti ini dipahat pada sebuah batu yang diduga merupakan bagian dari struktur gerbang, ditandai dengan hiasan kepala Kala (Banaspati) berukuran besar. Di sekitar situs juga ditemukan berbagai tinggalan arkeologis lain, seperti batu-batu candi, watu dakon, serta kepala Kala yang hingga kini disakralkan oleh masyarakat setempat dan dilekati legenda tokoh mitologis Prabu Baka.

Prasasti ini pertama kali dibaca oleh Albrecht pada tahun 1913 dan berangka tahun 1126 Saka (1204 M). Isinya menyebut nama Śrī Jayawarsa Digwijaya Śāstraprabhu, yang dinyatakan sebagai cucu dari Dharmmawangsa Tguh, penguasa besar masa akhir Medang. Dalam prasasti tersebut, Raja Jayawarsa menganugerahkan hak-hak istimewa kepada seorang tokoh bernama Marjaya sebagai balas jasa atas kesetiaan dan kebaktiannya kepada raja. Salah satu hak yang paling menarik adalah izin untuk menggunakan dampa blah karajyan, yakni dampar atau simbol pembagian kekuasaan kerajaan, meskipun mekanisme dan makna praktis dari hak tersebut hingga kini masih belum sepenuhnya dipahami.

Nama Jayawarsa tidak hanya muncul dalam Prasasti Sirah Kěting, tetapi juga disebut dalam Prasasti Mrwak bertarikh 1108 Saka (1186 M), serta dalam dua kakawin terkenal, Sumanasantaka dan Kṛṣṇāyana. Kehadiran figur Jayawarsa dalam berbagai sumber epigrafis dan sastra ini menunjukkan kesinambungan tradisi politik dan legitimasi kekuasaan pasca-Airlanga, sekaligus memperlihatkan bagaimana warisan Dinasti Isyana berlanjut dalam struktur kekuasaan Kediri.

Kedua, Prasasti Selodono (1139), ditemukan di Desa Karangpatihan, Ponorogo. Berisi informasi administratif tentang wilayah perdikan dan pemberian hak-hak tertentu. Isinya mencerminkan birokrasi Kediri yang mapan.

Ketiga, Prasasti Taji (1204), ditemukan di Magetan. Tulisannya menyebut tentang tanah perdikan untuk kepentingan keagamaan. Brandes menilai bahwa bahasa dan ejaan menunjukkan adanya penyalinan (kata “tinulad”), sehingga kemungkinan prasasti ini salinan dari dokumen sebelumnya.

Selain itu, Knebel menemukan padmasana dengan ukiran Ganesha di Desa Kupuk dekat Bedingin. Temuan ini menegaskan bahwa Madiun–Ponorogo bukan sekadar wilayah pinggiran, tetapi bagian dari jaringan religius dan administratif Panjalu.

Ideologi, Spiritualitas, dan Dendam Sejarah

Mengapa Lawu, Wengker, dan prasasti Daha begitu penting? Karena ketiganya memperlihatkan pertemuan tiga dimensi sejarah: ideologi, spiritualitas, dan dendam.

Pertama, ideologi. Airlangga berusaha membangun kekuasaan terpusat di Kahuripan, namun harus menghadapi Wengker yang berideologi otonomi lokal. Konflik ini bukan sekadar perang wilayah, tetapi benturan visi politik.

Kedua, spiritualitas. Pertapaan di Lawu memperlihatkan bahwa legitimasi raja tidak cukup hanya dengan militer. Ia juga harus berakar pada kosmologi gunung, resi, dan simbol kesucian.

Ketiga, dendam sejarah. Kekalahan Wengker di tangan Airlangga tidak menghapus memori lokal. Nama Wengker terus hidup hingga masa Majapahit dan Batoro Katong, bahkan menjadi simbol identitas Ponorogo.

Dengan demikian, sejarah Airlangga di Madiun–Ponorogo bukan hanya tentang kemenangan politik, tetapi juga tentang negosiasi ideologi, spiritualitas, dan memori kolektif.

Catatan Akhir: Lawu, Wengker, dan Jawa yang Dibentuk dari Pinggiran

Sejarah Airlangga biasanya ditulis dari pusat, yaitu Kahuripan, Janggala, dan Panjalu. Namun jika perspektif digeser ke arah barat, ke lereng Lawu, Ponorogo, dan Madiun, akan tampak dimensi lain yang kerap terabaikan, yakni pertapaan sebagai simbol spiritualitas, Wengker sebagai musuh ideologis, serta prasasti Daha sebagai warisan administratif. Dari sudut pandang inilah dapat dipahami bahwa kekuasaan Airlangga dibangun bukan semata dengan pedang, tetapi juga melalui doa, laku pertapaan, dan negosiasi atas dendam sejarah.

Bagi masyarakat Ponorogo–Madiun, memori ini tetap hidup. Lawu masih menjadi gunung keramat, Wengker masih dikenang dalam identitas lokal, dan prasasti-prasasti masih menjadi saksi bisu masa lalu. Dengan membaca ulang kisah ini, kita bukan hanya memulihkan sejarah pinggiran, tetapi juga memahami bagaimana Jawa dibentuk oleh kekuatan yang datang dari pusat dan perlawanan yang lahir dari daerah.