JATIMTIMES - Langkah terukur menuju kemandirian fiskal di Kota Malang mulai menunjukkan hasil nyata. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang (Bapenda) melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga akhir Oktober 2025 telah mencapai sekitar 87 persen dari target tahunan.
“Kemarin realisasi sudah 84 persen atau sekitar Rp 725,4 miliar dari total target Rp 846 miliar. Tetapi kalau ditotal dengan penerimaan tambahan setelah penyesuaian PAK, capaian kita sekitar 87 persen,” ujar Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto.
Baca Juga : Akhir Tahun 2025, Bank Jatim Fokus Dorong Peningkatan Skala Bisnis
Dari struktur pendapatan, sektor terbanyak disumbang oleh bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang telah membukukan penerimaan sekitar Rp 187 miliar. Diikuti oleh pajak restoran sebesar Rp 144,7 miliar, serta kontribusi dari opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Aktivitas pariwisata dan kuliner di Kota Malang turut menjadi penopang penguatan pendapatan daerah. “Kalau situasi tetap kondusif, wisatawan datang ke Malang, hotel dan resto pasti penuh. Ini menopang besar sekali sektor pajak kuliner,” ungkap Handi.
Meski menghadapi dampak kebijakan relaksasi pajak UMKM yang ditaksir menggerus potensi pendapatan sekitar Rp 7 miliar Bapenda berhasil melakukan akselerasi. Yakni engan meningkatkan penerimaan dari restoran besar dan menggencarkan program jemput bola di masyarakat.
“Minus Rp 7 miliar itu bisa tertutupi karena peningkatan penerimaan dari resto-resto besar. Jadi, secara keseluruhan kita masih surplus,” tambah Handi.
Program jemput bola juga dilaksanakan hingga kawasan RT/RW, kelurahan, perumahan dan terakhir di pesantren. “Kemarin saat Hari Santri, kami buka layanan pajak di beberapa pondok pesantren. Selain menerima pembayaran PBB dari warga sekitar, kami juga sosialisasikan arti penting pajak ke para santri,” ujarnya.
Baca Juga : Wabup Lathifah Terima Delegasi China Investment Association, Dorong Kerja Sama di Sektor Pertanian
Program tersebut bertujuan memperluas jangkauan layanan pajak sekaligus menanamkan kesadaran sejak dini pada generasi muda. “Santri memang tidak menjadi wajib pajak langsung, tapi mereka calon pelaku ekonomi. Penting bagi mereka memahami bahwa pajak itu menopang pembangunan daerah,” tandas Handi.
Dari data tambahan, hingga akhir September 2025 realisasi pajak daerah Kota Malang telah mencapai Rp 663,64 miliar dari target Rp 846,06 miliar. Sedangkan kontribusi pendapatan asli faerah (PAD) terhadap APBD mulai meningkat, tercatat mencapai lebih dari 50 persen pada periode hingga Agustus 2025.
Dengan tren tersebut, Bapenda Kota Malang optimistis dapat menembus target realisasi pajak daerah di akhir tahun dan memperkuat fondasi kemandirian fiskal kota. “Insya Allah bisa tercapai. Kami terus turun ke lapangan setiap hari, bahkan di akhir pekan,” kata Handi.
