JATIMTIMES – Temuan 186 kasus baru HIV di Kota Malang hanya dalam kurun waktu lima bulan pertama tahun 2026 menjadi perhatian serius anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas. Ia mendesak pemerintah daerah segera memperketat pengawasan serta menerbitkan regulasi tata kelola rumah kos. 

Lonjakan tersebut menjadi perhatian serius lantaran angka penemuan kasus dari Januari hingga Mei 2026 telah melampaui akumulasi total kasus orang dengan HIV (ODHIV) di Kota Malang sepanjang tahun 2025 yang berada di kisaran 180 kasus.

Baca Juga : Praktisi Pendidikan Ungkap 70 Persen Anak Indonesia Alami Buta Huruf Fungsional

"Ini cukup memprihatinkan. Kalau kita melihat data tahun 2025 angkanya sekitar 180 kasus, kemudian dalam lima bulan pertama 2026 sudah ditemukan 186 kasus baru. Ini harus menjadi alarm serius bagi Kota Malang," kata Puguh dikonfirmasi Rabu (15/7/2026).

Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, Puguh menilai pengetatan aturan terhadap rumah kos yang dihuni mahasiswa menjadi salah satu instrumen utama untuk meminimalkan potensi persoalan sosial di lingkungan luar kampus.

"Saya mendorong adanya regulasi yang mengatur tata kelola rumah kos secara lebih baik, termasuk pengawasan berkala terhadap kelengkapan administrasi dan kepatuhan pengelolanya. Ini merupakan bagian dari langkah preventif untuk meminimalkan berbagai potensi persoalan sosial," paparnya.

Sekretaris Fraksi PKS ini juga meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap praktik prostitusi, termasuk yang dilakukan secara terselubung, karena dinilai berpotensi menjadi salah satu faktor pemicu penyebaran HIV.

Tingginya angka penularan HIV ini dinilai sebagai sebuah paradoks mendalam bagi Kota Malang yang selama ini menyandang reputasi sebagai pusat pendidikan dengan puluhan perguruan tinggi terkemuka.

"Kota Malang adalah tempat lahirnya banyak intelektual muda bangsa. Seharusnya tingginya tingkat pendidikan juga berjalan seiring dengan penguatan karakter dan moral masyarakat. Karena itu, tingginya angka HIV ini menjadi ironi yang harus segera direspons bersama," cetusnya.

Puguh mengingatkan Pemerintah Kota Malang bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar tidak hanya fokus pada aspek penanganan pasien, melainkan harus bergerak agresif di jalur hulu.

Baca Juga : Dewan Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Khofifah Apresiasi Kolaborasi Eksekutif-Legislatif

"Langkah pencegahan, penanganan, dan mitigasi harus dilakukan secara serius. Jangan sampai ini menjadi bom waktu yang semakin sulit dikendalikan," tegasnya.

Di samping pembenahan regulasi kos, Puguh menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan tokoh agama, kampus, dan organisasi kemasyarakatan guna memperkuat edukasi moral dan spiritual generasi muda.

"Obat yang paling efektif bukan hanya aspek medis, tetapi juga penguatan nilai-nilai moral dan spiritual. Karena itu Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh agama, kampus, dan organisasi kemasyarakatan perlu bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang pentingnya menjaga perilaku hidup yang sehat dan bertanggung jawab," urainya.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan bergerak terpadu agar marwah positif wilayah tetap terjaga dengan baik.

"Jangan sampai marwah Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota yang religius tercoreng. Semua pihak harus bergerak bersama agar penyebaran HIV dapat ditekan dan generasi muda kita terlindungi," pungkas Puguh.