JATIMTIMES - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi VIII Hj. Ina Ammania melakukan kegiatan kunjungan langsung ke desa-desa untuk bertemu dengan masyarakat. Salah satunya yang dilakukan di Kantor Desa Olehsari Kecamatan Glagah Banyuwangi Rabu (17/6/2026).
Menurut Hj. Ina salah satu temuan di Kabupaten Banyuwangi yang akan ditindaklanjuti adalah tingginya angka pernikahan anak di Kabupaten yang ada di ujung timur Pulau Jawa ini.
Baca Juga : Tak Tolak MBG, DPRD Kota Malang Ingin Evaluasi Total
Politisi PDI Perjuangan tersebut menuturkan pernikahan anak usia dini tidak akan terjadi apabila para orang tua mampu memberikan edukasi perlunya kesiapan, tidak hanya fisik tetapi juga kesiapan mental dan bermasyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya terjadinya kawin cerai yang akan menambah masalah di masyarakat.
Selanjutnya Hj. Ina mengungkapkan tidak menutup kemungkinan pasangan yang menikah usia muda belum mempunyai rasa tanggung jawab. Tidak sedikit mereka yang menjalani karena keterpaksaan.
"Sebelum sampai dewasa mereka dipaksa untuk bertanggung jawab. Oleh sebab itu nanti butuh masukan dari beberapa pihak mulai KUA, Kementerian Agama, Bidang Perlindungan Perempuan & Anak serta Para Aktifis Perempuan supaya ini bisa dicegah," ujar Hj. Ina.
Sesuai dengan Komisi yang membidangi, menurut Hj. Ina, upaya Iain yang akan dilakukan, lanjut adalah menggalakan dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karena ke depan kita diharapkan menyiapkan kemandirian sandang dan pangan.
"Kita jangan terpaku pada makanan jadi yang ada di swalayan dan pasar modern, tetapi kita diharapkan bersiap mandiri pangan dari rumah," tambah Hj. Ina.
Kalau bisa setiap rumah warga terdapat pot-pot tanaman sayur mayur, cabai dan kebutuhan rumah tangga sendiri.
Baca Juga : MWCNU Kota Situbondo Tolak Keras SK Karateker dari PCNU, Sebut Proses Tidak Sesuai Mekanisme Organisasi
Lebih lanjut dia menambahkan untuk wilayah Banyuwangi masih banyak yang perlu diperjuangkan antara lain; pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak dan Pondok Pesantren (Ponpes) sesuai dengan tugas Komisi VIII DPR RI .
"Seyogyanya untuk penerimaan di ponpes itu ada edukasi. Misalnya di ponpes ada kontrol dan pengawasan serta aturan pengasuh tidak boleh sendirian di lokasi santri. Harus ada klausul seperti itu. Jangan orang tidak boleh tapi pengasuhnya boleh," tegas Hj. Ina.
Selanjutnya legislator Senayan berjilbab tersebut akan keliling ke sekolah-sekolah yang ada di pelosok untuk memastikan para siswa mendapatkan hak yang sama terhadap Program Indonesia Pintar,
( PIP ) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Itu yang menjadi concern saya untuk daerah Banyuwangi Situbondo dan Bondowoso," pungkasnya.
