JATIMTIMES – Lebarnya jurang pemisah (gap) antara kompetensi lulusan sekolah vokasi dengan kualifikasi standar yang dibutuhkan oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di Indonesia masih mengkhawatirkan. Tak melulu soal materi kurikulum, masalah penyesuaian tersebut dinilai pakar pendidikan karena kurangnya penerapan 70 persen praktik, hingga fasilitas pendukung yang kurang memadai.
Kondisi pelik ini salah satunya dibuktikan oleh data empiris dari program pelatihan sertifikasi kompetensi teknis teknologi yang diselenggarakan oleh korporasi raksasa PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (Tower Bersama Group/TBIG).
Baca Juga : Semarak Festival Literasi 2026, Mbak Wali Ajak Masyarakat Tingkatkan Budaya Membaca
Dari total data yang dihimpun, tercatat ada 1.569 lulusan vokasi yang mengikuti pelatihan berbasis industri di TBIG, namun hanya 145 peserta yang dinyatakan lolos kualifikasi kompetensi baku perusahaan. Ironisnya, dari ratusan peserta yang tersertifikasi tersebut, jumlah tenaga kerja lokal yang berhasil diserap secara resmi oleh unit operasional internal perusahaan hanya menyentuh angka 84 orang.
Menanggapi anjloknya rasio serapan kerja sektor teknologi tersebut, Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Akhsanul In'am, Ph.D., menyoroti masalah penting pengelolaan tata kelola SMK di tanah air. In'am menegaskan, akar masalah mendasar dari kegagalan ini bukan terletak pada draf kurikulum, melainkan pada rendahnya mutu upgrade Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik serta praktik kerja sekolah vokasi.
Secara regulasi baku, kurikulum sekolah kejuruan wajib menerapkan proporsi ketat berupa 30 persen pendalaman pengetahuan teoretis dan 70 persen penguasaan keterampilan berbasis praktik (skill).
Namun, realisasi faktual di lapangan menunjukkan variasi yang timpang, di mana mayoritas SMK di daerah masih terjebak mentransfer ilmu di bangku kelas ketimbang mentransformasi ruang sekolah menjadi kelas produksi mandiri (teaching factory).
"Esensi dasar SMK itu bukan melahirkan lulusan untuk melanjutkan studi akademik tinggi, melainkan mencetak tenaga siap kerja di ekosistem Dudi atau mencetak wirausahawan mandiri lewat bekal skill," tegas Akhsanul In'am, Jumat (12/6/2026).
Selain itu fasilitas di sekolah banyak yang masih belum mendukung maksimal agar siswa siap kerja di industri. Sehingga perlu pengalaman luar sekolah yang lebih banyak agar dapat mengenali perkembangan DUDI saat ini. Sembari upgrade oleh dukungan pemerintah terkait dan lembaga pendidikan itu sendiri.
Berkaitan dengan hal tersebut, In'am juga mengkritik durasi pelaksanaan Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau magang siswa yang dinilai terlalu singkat dan sekadar formalitas administratif belaka.
Menurut pengamatannya, banyak sekolah vokasi yang hanya mengirimkan siswa magang selama 3-4 bulan, padahal durasi ideal penguasaan medan industri membutuhkan waktu minimal 6 bulan hingga 1 tahun penuh dengan keterlibatan instruktur profesional dari DUDI.
Baca Juga : Demo 12 Juni Mahasiswa UI: Kami Bukan KKB, Tidak Membawa Senjata
Lebih jauh, In'am melayangkan kritik terhadap program-program peningkatan mutu pendidikan vokasi yang diinisiasi oleh birokrasi pemerintahan melalui cabang dinas pendidikan di tingkat daerah. Ia mengimbau instansi terkait untuk menghentikan total pelaksanaan workshop guru atau pengadaan fasilitas sarana prasarana sekolah yang hanya berbasis pada penyerapan anggaran proyek komersial semata.
"Jangan membuat program yang berbasis proyek, atau yang biasa dipelesetkan sebagai program objekan. Kalau misal sampai anggaran Rp100 juta yang turun ke lapangan dipotong oknum hingga sisa Rp60 juta, hasilnya pasti rusak," tutur peia yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik UMM itu.
Budaya korosif berbasis proyek tunai (in cash) tersebut dinilai rawan memicu penyelewengan dana layaknya skandal besar yang kerap mengguncang sektor birokrasi pendidikan nasional belakangan ini.
Pemerintah disarankan mengubah skema stimulus menjadi bantuan berbasis kinerja berbentuk non-tunai (in kind), seperti rekognisi konversi nilai pelatihan yang diawasi ketat akuntabilitasnya.
In'am juga mendesak para Kepala SMK di Malang Raya dan Indonesia untuk keluar dari zona nyaman, membuang jauh 'jiwa proyek', serta wajib memiliki karakter kepemimpinan entrepreneur yang kreatif.
"Pihak sekolah juga harus proaktif menjemput bola melakukan kolaborasi strategis dengan dunia kampus melalui jalur pengabdian masyarakat guna meningkatkan kompetensi tanpa harus bergantung pada kucuran dana APBD," imbuh In'am.
