JATIMTIMES – Aktivitas pertambangan di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, kian memantik polemik. Bergerak cepat merespons aduan warga, Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Diana Sasa, langsung turun gunung meninjau lokasi pertambangan yang masuk dalam klasifikasi Tambang Galian C pada Senin (8/6/2026).
Dari hasil penelusuran di area tambang, Diana Sasa menemukan sejumlah fakta mengejutkan yang berpotensi memicu bencana ekologis dan sosial jika terus dibiarkan tanpa kendali. Kawasan yang kini dikeruk tersebut rupanya menyimpan kekayaan hidrologi yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Sayutan.
Baca Juga : Pemkot Surabaya Lanjutkan Penataan Ruang Basement Eks Hi-Tech Mal
“Saya ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Karena persoalan seperti ini tidak cukup hanya dibaca dari laporan atau hearing saja. Kita harus melihat sendiri fakta sebenarnya,” ujarnya.
Kekhawatiran warga sangat beralasan. Lokasi penambangan ternyata beririsan langsung dengan sumber-sumber mata air produktif. Pipa-pipa air bersih milik warga tampak melingkari kawasan sekitar galian, menandakan bahwa wilayah tersebut merupakan zona tangkapan air yang krusial.
“Ternyata memang di situ banyak mata air. Saya melihat sendiri pipa-pipa air yang disalurkan ke rumah warga. Bahkan saya minum langsung air dari kran warga. Airnya segar, jernih, dan murni. Ini menunjukkan kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis yang penting bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Tak hanya ancaman terhadap krisis air bersih, kondisi geografis lapangan menunjukkan adanya rembesan air pada bekas galian. Posisi tambang yang berada di atas tebing dengan aliran sungai serta vegetasi bambu di bawahnya, kian memperbesar risiko ekologis di pemukiman padat yang berada tepat di bawah lereng.
“Yang menurut saya mengkhawatirkan, lokasi tambang ini sangat mepet dengan permukiman padat penduduk. Ada sekitar dua RT yang berpotensi terdampak apabila aktivitas penambangan terus dilakukan tanpa kajian dan pengawasan yang ketat,” katanya.
Konflik ini pun mulai merembet ke ranah sosial-kultural. Pasalnya, tak jauh dari lokasi eksploitasi, terdapat situs makam leluhur desa yang selama ini disakralkan dan dirawat dengan penuh hormat oleh warga Sayutan secara turun-temurun. Kehadiran industri ekstraktif ini dinilai merusak harmoni desa yang semula adem ayem.
“Saya juga mendengar langsung cerita warga. Mereka menyampaikan bahwa desa mereka sebelumnya tenang, masyarakat hidup baik-baik saja, sekolah berjalan baik, dan keresahan mulai muncul setelah aktivitas tambang masuk,” ujarnya.
Diana Sasa sempat bertemu dengan sepasang suami istri dan anaknya yang tengah meratapi tanah milik keluarga mereka yang kini kondisinya sudah rata dengan tanah tanpa kejelasan.
Baca Juga : Trauma Dampak Masa Lalu, Warga Sayutan Sepakat Bawa Kasus Tambang ke Jalur Hukum
“Mereka menyampaikan bahwa tanah milik neneknya tiba-tiba sudah dibuldozer. Hal-hal seperti ini tentu harus diverifikasi dan ditelusuri secara serius, termasuk apakah seluruh prosedur sosial, persetujuan warga, dan kajian lingkungannya sudah benar-benar dilakukan sesuai aturan,” tegasnya.
Menyikapi carut marut masalah ini, beredar kabar bahwa Inspektur Tambang bersama jajaran dinas terkait dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadwalkan bakal menggelar inspeksi mendadak (sidak) lapangan pada Selasa (9/6/2026). Diana Sasa menegaskan pihak legislatif akan mengawal ketat jalannya pemeriksaan tersebut agar tidak menjadi sekadar formalitas belaka.
“Kita tunggu hasil pemeriksaan besok. Tapi saya berharap proses ini dilakukan secara serius dan objektif, bukan sekadar formalitas administratif. Karena fakta-fakta di lapangan menurut saya cukup jelas dan tidak bisa diabaikan,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa kasus tambang di Sayutan ini harus menjadi atensi khusus bagi Pemprov Jatim selaku pemegang otoritas penuh atas izin pertambangan.
Terlebih, kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor ini sedang diuji pasca mencuatnya kasus hukum yang menyeret oknum pejabat di lingkungan ESDM Jawa Timur baru-baru ini.
“Karena itu saya mendorong adanya evaluasi dan audit menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan, terutama yang memunculkan polemik sosial dan persoalan lingkungan. Jangan sampai kasus-kasus lama yang pernah memakan korban dan berujung penghentian tambang justru terulang kembali karena lemahnya pengawasan dan evaluasi,” pungkasnya.
