JATIMTIMES — Pemerintah Kota Blitar memastikan penanganan Jembatan Gotong Royong di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, tengah diproses secara terukur dengan mengedepankan keselamatan masyarakat dan kualitas infrastruktur jangka panjang. Jembatan yang saat ini ditutup total tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada Juni 2026, seiring rampungnya tahapan perencanaan teknis dan penganggaran.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Blitar, Erna Santi, menjelaskan bahwa kerusakan jembatan terjadi secara bertahap akibat intensitas hujan tinggi yang berulang dalam beberapa waktu terakhir. Awalnya, kerusakan hanya berupa longsor kecil di bagian sekitar struktur, namun kondisi tersebut semakin memburuk setelah hujan deras kembali terjadi.

Baca Juga : Wali Kota Mas Ibin Tegaskan Sinergi Pendidikan dan Otonomi Daerah untuk Blitar Kota Masa Depan

“Ambrolnya itu bertahap. Awalnya longsor kecil, kemudian terjadi hujan deras lagi, sehingga kerusakan bertambah. Karena membahayakan, akhirnya ditutup untuk keselamatan,” ujar Erna Santi saat diwawancarai, Sabtu (2/5/2026).

Penanganan Berbasis Kajian Teknis

Menurut Erna, penutupan jembatan bukan tanpa dasar. Dinas PUPR telah melakukan survei langsung ke lapangan untuk memastikan tingkat kerusakan serta menyusun langkah penanganan yang tepat. Pendekatan ini dinilai penting agar proses perbaikan tidak hanya cepat, tetapi juga kuat dan berkelanjutan.

“Dinas PU sudah mensurvei kondisi di lapangan dan merencanakan penanganannya. Alhamdulillah sudah masuk dalam penganggaran. Dalam waktu dekat, perencanaan akan kami selesaikan,” jelasnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mengambil langkah tergesa-gesa yang justru berpotensi menimbulkan risiko baru. Oleh karena itu, setiap tahapan dilakukan sesuai prosedur, mulai dari kajian teknis, penyusunan desain, hingga kesiapan pelaksanaan.

Target Pengerjaan Juni 2026

Pemkot Blitar menargetkan proses pengerjaan fisik dapat dimulai pada Juni 2026. Namun demikian, dengan nilai pekerjaan yang cukup besar, proyek ini harus melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Karena nilainya cukup besar, tentu ada proses lelang. Perkiraan kami sekitar Juni 2026 penanganan bisa mulai dikerjakan. Mudah-mudahan bulan Juni sudah tertangani, apabila semua tahapan bisa didukung,” kata Erna.

Untuk pekerjaan fisik, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp600 juta. Anggaran tersebut telah disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari komitmen menjaga konektivitas wilayah dan keselamatan pengguna jalan.

Sinergi Percepatan dengan Program TNI

Selain mengandalkan anggaran daerah, Pemkot Blitar juga membuka opsi percepatan melalui sinergi dengan TNI. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menjajaki kemungkinan penanganan melalui program pembangunan jembatan oleh TNI.

“Kerusakan jembatan ini sudah menjadi perhatian Bapak Wali Kota Blitar. Dari sisi anggaran sebenarnya sudah kita siapkan. Namun kami juga berkomunikasi dengan TNI karena ada program pembangunan jembatan,” ujarnya.

Menurut Tri Iman, koordinasi telah dilakukan dengan Pabung Kodim 0808/Blitar untuk melihat peluang percepatan melalui program tersebut. Jika skema ini dapat direalisasikan, proses pembangunan berpotensi berjalan lebih cepat.

“Kami sudah berkoordinasi. Nanti akan kami ajukan agar bisa dipertimbangkan. Sehingga bisa dilihat mana yang lebih cepat dalam penanganannya,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa skema dari TNI menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, sementara Pemkot Blitar tetap menyiapkan dukungan anggaran dari daerah. Pendekatan ini dilakukan sebagai bentuk sinergi lintas sektor demi percepatan pembangunan.

“Prinsipnya, Wali Kota sangat berharap persoalan ini bisa segera diatasi. Baik melalui mekanisme daerah maupun dukungan pusat, semuanya kami upayakan agar penanganannya bisa secepatnya dilakukan,” tegasnya.

Baca Juga : Hardiknas 2026, Puguh DPRD Jatim Wanti-wanti Ketimpangan Pendidikan Kota dan Pelosok

Meski demikian, Tri Iman mengingatkan bahwa penggunaan anggaran, baik dari daerah maupun pusat, tetap harus mengikuti tahapan yang berlaku. Dalam proyek konstruksi, proses seperti perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.

“Memang harus sabar, karena penggunaan anggaran itu ada tahapannya. Kalau melalui jasa konstruksi, tentu ada proses lelang. Tapi kami berharap bisa secepatnya,” jelasnya.

Apabila skema percepatan melalui TNI dapat terealisasi, berdasarkan komunikasi awal, pembangunan jembatan tersebut ditargetkan dapat selesai maksimal pada Juli 2026.

“Kalau dari program TNI bisa dipenuhi, menurut Pabung maksimal bulan Juli 2026 sudah selesai,” imbuhnya.

Imbauan Keselamatan dan Tata Ruang

Di sisi lain, Pemkot Blitar juga mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya penataan ruang dan menjaga lingkungan sekitar, khususnya di area aliran sungai. Hal ini dinilai penting untuk mencegah kerusakan infrastruktur serupa di masa mendatang.

Erna Santi menegaskan bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menjaga sempadan sungai agar tidak digunakan untuk bangunan yang berpotensi mempercepat kerusakan.

“Di masyarakat juga ada aturan tata ruang. Sempadan sungai itu harus dijaga, jangan dimanfaatkan untuk bangunan. Ini penting agar tidak memperparah kondisi lingkungan dan infrastruktur,” ujarnya.

Terkait kondisi jembatan saat ini, pemerintah telah memasang rambu-rambu sebagai penanda penutupan. Masyarakat diminta menggunakan jalur alternatif meski harus memutar lebih jauh.

“Memang agak memutar, tetapi ini demi keselamatan warga. Kami harap masyarakat bisa memahami dan mendukung,” tambahnya.

Komitmen Pemkot Jaga Konektivitas

Penanganan Jembatan Gotong Royong menjadi bagian dari komitmen Pemkot Blitar dalam menjaga konektivitas wilayah serta mendukung aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Pemerintah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bertujuan menghadirkan infrastruktur yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Dengan proses yang kini memasuki tahap perencanaan akhir dan penganggaran, Pemkot optimistis perbaikan dapat segera direalisasikan sesuai target. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, diharapkan mampu mempercepat pemulihan akses masyarakat.

Ke depan, Pemkot Blitar menegaskan akan terus memperkuat pengawasan serta penataan ruang sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada keselamatan dan keberlanjutan.