JATIMTIMES – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim), Siadi, mendesak pemerintah dan operator kereta api untuk melakukan perombakan total pada sistem pengamanan di seluruh perlintasan sebidang. Modernisasi infrastruktur dinilai sebagai harga mati untuk menghentikan rentetan kecelakaan kereta api yang kian mengkhawatirkan.
Desakan ini menyusul insiden di perlintasan sebidang Kota Blitar, Selasa (28/4/2026) malam, saat truk pasir tertemper KA 408 Commuterline Dhoho relasi Surabaya–Malang. Meski tidak memakan korban jiwa, peristiwa ini menjadi alarm keras lantaran terjadi hanya berselang 24 jam dari kecelakaan besar di Bekasi Timur.
Baca Juga : Heboh Curhatan Ahmad Dhani Soal Masa Lalu Maia Estianty, Singgung Dugaan Perselingkuhan
Siadi menilai, frekuensi kecelakaan yang berdekatan ini merupakan sinyal bahaya yang menunjukkan adanya celah sistemik dalam manajemen keselamatan transportasi rel. “Ini bukan lagi kejadian biasa. Perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan yang harus segera ditangani secara serius,” tegas Siadi, Kamis (30/4/2026).
Legislator Fraksi Partai Golkar ini menilai, kecelakaan di perlintasan sebidang umumnya merupakan akumulasi dari tiga faktor utama: rendahnya kedisiplinan pengguna jalan, keterbatasan sistem pengamanan otomatis, serta lemahnya pengawasan fisik di titik-titik rawan.
Ia menekankan bahwa pendekatan mitigasi harus bergeser dari sekadar imbauan menjadi langkah teknis yang permanen. “Keselamatan harus jadi prioritas. Tidak cukup hanya imbauan, tapi harus ada penguatan sistem, baik infrastruktur maupun edukasi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, legislator asal Dapil Malang Raya ini juga mendorong percepatan pembangunan perlintasan tidak sebidang, seperti flyover dan underpass, khususnya di wilayah dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Ia juga menyoroti urgensi modernisasi perangkat keamanan, mulai dari optimalisasi palang pintu otomatis hingga integrasi sistem peringatan dini (early warning system) yang lebih sensitif.
Lebih lanjut, menurutnya biaya investasi untuk infrastruktur keamanan jauh lebih bernilai dibandingkan dampak sosial-ekonomi akibat kecelakaan, mulai dari hilangnya nyawa, kerusakan sarana, hingga gangguan masif pada jadwal perjalanan kereta api nasional.
Baca Juga : Wali Kota Eri Tetapkan Posyandu Wethan Ceria Percontohan di Surabaya
Ia mengingatkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan PT KAI harus segera dikonkritkan untuk memetakan kembali perlintasan ilegal yang tak terjaga.
Sebagai penutup, Siadi memberikan peringatan keras akan risiko pembiaran terhadap kondisi perlintasan saat ini. “Kalau dibiarkan, kejadian seperti ini akan terus berulang. Ini harus jadi perhatian serius semua pihak,” pungkasnya.
