JATIMTIMES — DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendesak pemerintah provinsi memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman fenomena 'Godzilla El Nino' yang diprediksi terjadi pada April hingga Oktober 2026. Anomali iklim ekstrem ini berpotensi memicu krisis air bersih hingga gagal panen dalam skala luas.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim menunjukkan ancaman serius: sebanyak 815 desa di 222 kecamatan pada 26 kabupaten berpotensi terdampak kekeringan. Sekitar 410 ribu kepala keluarga diperkirakan terancam mengalami krisis air bersih.
Baca Juga : Dasar Hukum Surat Edaran Lemah, DPRD Banyuwangi Minta Eksekutif Kaji Ulang
Anggota Komisi B DPRD Jatim Ony Setiawan menegaskan, kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai siklus tahunan biasa, melainkan fenomena ekstrem yang membutuhkan respons lintas sektor sejak dini.
“Melalui Komisi B DPRD Jatim, kami meminta pemerintah provinsi menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kekeringan ekstrem ini, khususnya dinas yang berkaitan dengan pangan seperti pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan agar melakukan koordinasi intensif dengan BPBD,” ujarnya, Senin (6/4/2026) malam.
Fenomena Godzilla El Nino merujuk pada pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang jauh di atas normal. Kondisi ini diperparah oleh Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang menghambat pembentukan awan hujan di Indonesia, sehingga memicu kemarau panjang, suhu udara meningkat, dan curah hujan sangat minim.
Wilayah Madura menjadi kawasan paling rawan, terutama di Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Bangkalan. Di daratan Jawa, Kabupaten Bojonegoro juga diprediksi terdampak signifikan. Sementara daerah lain seperti Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, hingga kawasan pantura seperti Gresik, Lamongan, dan Tuban masuk dalam status siaga kekeringan.
Pemprov Jatim melalui BPBD sejauh ini telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta menyiapkan distribusi air bersih melalui mobil tangki. Namun, Ony menilai langkah tersebut belum cukup untuk menghadapi potensi krisis yang lebih luas.
“Ini solusi jangka menengah yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan dropping air,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ia mendorong pembangunan sumur bor dalam di wilayah rawan, khususnya di Madura, serta percepatan pembangunan embung desa dan optimalisasi waduk sebagai cadangan air baku, terutama di Bojonegoro dan Tuban.
Baca Juga : Pansus LKPJ Bongkar 67 Indikator Kinerja Tak Terukur, Sebut Capaian Pemprov Bias Data
Di sektor pertanian, Ony juga meminta penyesuaian pola tanam berbasis iklim, termasuk mendorong petani beralih ke komoditas tahan kekeringan serta percepatan distribusi benih dan pupuk subsidi sebelum puncak kemarau.
“Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, ancaman gagal panen sangat nyata. Ini bisa berdampak pada inflasi pangan,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Jatim mengusulkan pembentukan posko terpadu di tingkat kabupaten/kota yang terhubung langsung dengan BPBD guna mempercepat respons lapangan, mulai dari distribusi air hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
Ony mengingatkan, tanpa langkah antisipatif yang terintegrasi, kekeringan ekstrem berpotensi mengganggu posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
“Jangan sampai Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan justru terpukul akibat kekeringan. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang, bukan saat krisis sudah terjadi,” pungkasnya.
