JATIMTIMES - Bupati Jombang Warsubi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025. LKPJ yang disampaikan menyebut aktivitas perekonomian daerah berjalan cukup baik.
LKPJ Tahun Anggaran 2025 disampaikam Warsubi pada sidang paripurna DPRD Jombang, Rabu (25/3/2026) pagi tadi. Sidang paripurna ini dibuka langsung Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji.
Baca Juga : Khusnul Arif DPRD Jatim Apresiasi Kelancaran Mudik, Minta Pemprov Tetap Siaga Jelang Puncak Arus Balik
Mengawali jalannya paripurna, legislator PKB tersebut menyampaikan ucapan Idul Fitri kepada pejabat dan tamu yang hadir. Menurutnya, momentum ini menjadi awal untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan daerah.
"Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi demi terwujudnya Jombang yang sejahtera sesuai visi misi bupati," ujarnya.
Selanjutnya, Warsubi diberikan kesempatan untuk menyampaikan LKPJ Tahun Anggran 2025. Dalam paparannya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jombang tahun 2025 mengalami peningkatan. Dari sebelumnya sebesar 75,67% di tahun 2024, meningkat menjadi 76,37% di tahun 2025.
"Ini menunjukkan aktivitas perekonomian daerah berjalan cukup baik," paparnya.
Sedangkan, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini ratio berada di angka 0,302. Angka ini ebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 0,369.
Pada sektor infrastruktur, Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) mencapai 0,7197, melampaui target yang ditetapkan. Sementara Indeks Layanan Kualitas Lingkungan terealisasi 58,98 atau 99,88 persen dari target.
Kemudian, di bidang sosial juga mengalami peningkatan. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) meningkat menjadi 88,61 dari tahun sebelumnya 87,65.
"Capaian ini menunjukkan penguatan nilai sosial, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor berjalan dengan baik," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Warsubi juga memaparkan sejumlah kebijakan strategis yang telah ditetapkan selama 2025, di antaranya Perda Penanggulangan Kemiskinan, Perda Pendidikan Wawasan Kebangsaan, hingga program desa maju dan sejahtera.
Selain itu, berbagai program tindak lanjut rekomendasi DPRD juga telah dijalankan, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, operasi pasar, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga penguatan sektor pendidikan dan pertanian.
"Seluruh kebijakan dan program ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara berkelanjutan," pungkasnya.
