FPKPD Banyuwangi Desak Bupati dan Kejari Tuntaskan Kasus Pengelolaan Kapal Putri Sritanjung | Banyuwangi Times

FPKPD Banyuwangi Desak Bupati dan Kejari Tuntaskan Kasus Pengelolaan Kapal Putri Sritanjung

Jul 17, 2021 19:53
Kapal LCT Putri Sritanjung yang kondisinya mengenaskan di Pantai Banyuwangi Beach belakang Kantor Desa Ketapang Kalipuro Banyuwangi Nurhadi Jatim TIMES
Kapal LCT Putri Sritanjung yang kondisinya mengenaskan di Pantai Banyuwangi Beach belakang Kantor Desa Ketapang Kalipuro Banyuwangi Nurhadi Jatim TIMES

BANYUWANGITIMES - Langkah hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengajukan pendampingan hukum (Legal Assistence) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi terkait pengelolaan kapal Putri Sritanjung mendapat dukungan berbagai kalangan. Salah satunya dari Forum Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (FPKPD) Kabupaten Banyuwangi.

“Kami mendukung dan mendesak kepada Bupati dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi segera menuntaskan permasalahan yang membelit PT PBS (Pelayaran Banyuwangi Sejati),” kata  Eko Sukartono, Ketua FPKPD Banyuwangi kepada BanyuwangiTIMES.

Baca Juga : Pemuda Pancasila Banyuwangi Gelorakan Gerakan Salat Duha Bersama

Untuk itu, Kancil panggilan akrab Eko Sukartono juga minta supay dilakukan sikap tegas jika ada yang menghambat penuntasan perkara tersebut. “Kalau memang ada upaya menghambat proses penuntasan kasus PT PBS maka kami mendukung apabila aparat penegak hukum melakukan pemanggilan paksa kepada para pihak yang terkait dengan kasus yang jelas merugikan rakyat Banyuwangi tersebut,“ kata Inisiator FPKPD Banyuwangi itu.

Menurutnya, masyarakat mengetahui, PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT. PBS) mengoperasikan 2 kapal LCT Putri Sritanjung milik Pemkab Banyuwangi yang sekarang kondisi kapal tersebut terbengkalai.

Kemudian sejak kapal tidak beroperasi, karyawan PT.  PBS sampai saat ini nasibnya terkatung-katung meskipun sesuai dengan keputusan pengadilan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) mereka berhak mendapatkan honornya namun belum dilaksanakan oleh managemen PT PBS, imbuh mantan aktifis GMNI itu.

“Kami juga mengetahui bahwa kedua kapal LCT Putri Sritanjung dibeli dengan dana rakyat karena dana APBD kabupaten Banyuwangi yang otomatis sampai sekarang menjadi  catatan dan beban APBD pula,” tegas Alumni Fakultas Pertanian Universitas Jember tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi sudah melakukan permohonan pendampingan hukum (Legal assistance) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 900/185/429.202/2021.

Baca Juga : Dinsos Kabupaten Banyuwangi: KPM Tak Layak Bansos Coret

“Ekspose bersama tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Banyuwangi serta Direksi dan Komisaris PT PBS yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari, serta 16 dan 23 April 2021,” jelas Cahyanto.

lebih lanjut dia menuturkan Pemkab Banyuwangi melalui BPKAD meminta legal opinion kepada Aparat Penegak Hukum (APH) tentang kewajiban Direksi dan Komisaris PT PBS untuk menyusun laporan keuangan tahun 2016, sebagai dasar untuk melakukan RUPS.

“Pemkab Banyuwangi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan putusan No.12/PDT.SUS-PHI/2018/PN.SBY jo 1066/PDT.SUS-PHI/2018. Namun karena menyadari jajaran direksi tidak memiliki maka Pemkab siap membantu dengan syarat Direktur PT PBS mengajukan surat kepada Bupati Banyuwangi,” pungkasnya.

Topik
fpkpd banyuwangi Kapal Putri Sritanjung eko sukartono

Berita Lainnya