Ketua Pansus: Direktur PT PBS Harus Bertanggung Jawab Terhadap Kapal Sritanjung | Banyuwangi Times
penjaringan-bakal-calon-jatimtimes099330c15d1b4323.jpg

Ketua Pansus: Direktur PT PBS Harus Bertanggung Jawab Terhadap Kapal Sritanjung

Jul 01, 2021 08:22
H Naufal Badri, Ketua Pansus PT PBS DPRD Kabupaten Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi/ JatimTIMES)
H Naufal Badri, Ketua Pansus PT PBS DPRD Kabupaten Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi/ JatimTIMES)

BANYUWANGITIMES- PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kapal Sritanjung. Pasalnya PT PBS merupakan lembaga swasta murni yang menyewa kapal yang menimbulkan polemik tersebut. 

Menurut Naufal Badri, Ketua Panitia Khusus (Pansus) PT PBS DPRD Banyuwangi, ada 5 rekomendasi dari Pansus DPRD Banyuwangi yang belum dilaksanakan oleh direktur perusahaan pelayaran yang melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk PP sejak beberapa tahun lalu.

Baca Juga : Anggota DPR Sonny Danaparmita Minta KNKT Investigasi Musibah Tenggelamnya KMP Yunicee di Selat Bali 

 

Rekomendasi pansus dewan yang pertama PT PBS membayar semua tanggungan honor/gaji karyawan.  Mengembalikan kapal Sritanjung dalam kondisi semula atau pada saat terjadi perjanjian dan kesepakatan sewa menyewa.

“Pada saat awal dipegang PT PBS harus dikembalikan kepada owner ya istilahnya komisaris ke Pemda itu dalam kondisi normal,” jelas Naufal di Ruang Rapat Paripurna gedung DPRD Banyuwangi Rabu (30/06/2021) kemarin.

Seterusnya yang ketiga kapal Sritanjung harus diremajakan dengan membeli kapal baru yang sesuai dengan persyaratan Dirjend Perhubungan Darat dan Laut (Dirjend Hubla) Republik Indonesia.

Kemudian yang keempat adalah managemen PT melakukan perekrutan karyawan/pegawai baru untuk kapal yang baru pengganti kapal Sritanjung yang dibeli pada masa kepemimpinan almarhum Samsul Hadi sebagai Bupati Banyuwangi.

Baca Juga : Bos The Nine Sudah Tersangka, Kuasa Hukumnya Masih Bantah Adanya Penganiayaan 

 

Selanjutnya Ketua DPC Partai Gerindra Banyuwangi itu menuturkan rekomendasi yang kelima yaitu perubahan pengelolaan kapal dari  PT menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Banyuwangi.

“Dalam perkembangannya enggak jelas semua. Tuntutan dewan kepada PT PBS kapal harus dikembalikan dalam  sempurna malah amburadul bahkan ada yang patah sehingga ini harus ada tindak lanjutnya. Penanggung jawab murni PT PBS adalah direktur bukan komisaris karena pada dasarnya komisaris ada pemegang modal dan maju tidaknya perusahaan adalah tanggung jawab direktur,” pungkas Naufal mengakhiri wawancara dengan wartawan media ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
kapal sritanjung pt pbs banyuwangi

Berita Lainnya