FH UI Dampingi Penyusunan Naskah Akademik Perda Kesehatan Lingkungan Banyuwangi | Banyuwangi Times

FH UI Dampingi Penyusunan Naskah Akademik Perda Kesehatan Lingkungan Banyuwangi

Mar 30, 2021 18:22
Tim Pengabdi PPM FH Universitas Indonesia for JTN
Tim Pengabdi PPM FH Universitas Indonesia for JTN


INDONESIATIMES-Dengan adanya pandemi Covid 19, urgensi terhadap regulasi kesehatan lingkungan, khususnya di tingkat daerah semakin meningkat. Sayangnya, belum semua daerah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota memiliki perangkat hukum yang mengatur terkait kesehatan lingkungan tersebut, salah satunya yaitu Kabupaten Banyuwangi.

Untuk itu, Tim Pengabdi Program Pengabdian Masyarakat (PPM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) yang diketuai oleh Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.  menginisiasi pendampingan penyusunan Naskah Akademik (NA) Peraturan Daerah (Perda) Kesehatan Lingkungan Kabupaten Banyuwangi. 

Baca Juga : Kota Batu Dapat Kucuran DBHCHT 2021 Sebesar Rp 18,9 Miliar

Adapun anggotanya adalah; Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D., Djarot Dimas Achmad Andaru, S.H., Erizka Permatasari, S.H., Alya Syafira, S.H., Fatchurrahman Geigy H., S.H., dan Fawzi Muhtadi.

Menurut Farida Prihatini, Ketua Tim Pengabdi PPM FH UI, secara hukum, penyusunan NA  cukup penting, mengingat pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) wajib disertai dengan naskah akademik, kecuali bagi beberapa Raperda tertentu yang cukup dilampiri dengan keterangan saja.

Selanjutnya dia menuturkan untuk memudahkan koordinasi dan mendengarkan kebutuhan para pihak dalam pendampingan pembuatan NA tersebut, tim Pengabdi kemudian mengundang beberapa perwakilan dari DPRD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi dalam audiensi dan Focus Group Discussion (FGD) pada 31 Oktober 2020.

Lebih lanjut perempuan berjilbab mengungkapkan dalam kegiatan audiensi dan FGD tersebut, didapatkan beberapa permasalahan kesehatan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Banyuwangi, salah satunya yaitu persoalan sampah yang hingga saat ini penyelesaiannya masih menjadi PR bersama.

“Harapannya, dengan adanya pendampingan penyusunan NA ini, Raperda Kesehatan Lingkungan Kabupaten Banyuwangi dapat segera terbentuk dan diundangkan untuk menjamin hak masyarakat Kabupaten Banyuwangiatas lingkungan yang sehat,”jelas Farida Prihatini.

Pada dasarnya sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap kesehatan lingkungan seperti diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Baca Juga : Dewan Dorong Pemkot Malang Fasilitasi Transportasi Ramah Disabilitas

Dalam aturan tersebut melarang setiap orang membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kabupaten, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan. Bagi pelanggar, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pungkasnya.

Sementara Neni Viantin Dyah Martiva, Inisiator Raperda Tentang Kesehatan Lingkungan DPRD Banyuwangi mengungkapkan pada dasarnya kesehatan lingkungan bukan hanya menyangkut masalah penanganan sampah. ”Mengingat setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," imbuhnya.

Dia menutukan dengan telah dijaminnya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sudah seyogyanya pemerintah menunaikan amanat tersebut, salah satunya yakni dengan memberikan payung hukum pengaturan mengenai kesehatan lingkungan. 

Lebih lanjut politisi PKS Banyuwangi tersebut menegas terlebih dengan adanya kondisi pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020, pemenuhan kebutuhan masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih baik dan sehat menjadi semakin mendesak untuk dipenuhi.

Topik
ranperda banyuwangi ranperda lingkungan hidup

Berita Lainnya