Bansos Warga Miskin Berkurang, Ini Upaya DPRD Banyuwangi | Banyuwangi Times

Bansos Warga Miskin Berkurang, Ini Upaya DPRD Banyuwangi

Jan 26, 2021 20:31
Hajjah Siti Mafrochatin Ni'mah, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi Jatim Times)
Hajjah Siti Mafrochatin Ni'mah, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi Jatim Times)

BANYUWANGITIMES -Menindaklanjuti banyaknya keluhan dan laporan masyarakat dan Kepala Desa terkait penerima manfaat bantuan sosial (PKH dan BPNT) yang saat ini tidak menerima lagi haknya, Komisi II DPRD Banyuwangi mengundang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB untuk memberikan penjelasan di ruang rapat Komisi II DPRD Banyuwangi, Selasa (26/1/2021).

Menurut Hajjah Siti Mafrocathin Ni’mah Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, pihaknya ingin memastikan revisi data yang dilakukan oleh Dinas Sosial maupun pihak-pihak terkait. 

Baca Juga : Bupati Sumenep Busyro: Pengentasan Kemiskinan di Sumenep Jadi PR Besar Bupati Terpilih

”Kami mengharapkan masyarakat miskin yang memang layak mendapatkan bantuan benar-benar dikawal supaya tidak kehilangan hak mereka. Kami berharap negara betul-betul hadir dan membantu masyarakat tidak mampu yang berhak menerima bantuan,” tegas Ni’mah.

Selanjutnya, dia menuturkan, berdasarkan penjelasan dari Dinas Sosial para penerima manfaat bantuan sosial tidak mendapatkan hak mereka karena sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat. Bukan karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

Saat ini tercatat sekitar 30 ribu masyarakat penerima bantuan sosial untuk sementara tidak bisa mendapatkan bantuan lagi karena dinilai tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara Suyanto Waspo Tondo Wicaksono yang akrab disapa Yayan, Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Banyuwangi, mengatakan, data penerima bantuan PKH dan BPNT mengalami pengurangan yang signifikan sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Sistem ini berlaku secara nasional. Jadi pengurangan yang terjadi murni dari pusat, bukan karena kebijakan Pemkab Banyuwangi,” ujarnya.

Adapun penyebab mereka tidak mendapatkan bantuan sosial lagi, ada sekitar (20) dua puluh variabel. Antara lain, karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK lima belas angka, dan menerima program bantuan lain.

Baca Juga : Laba PDAM Bondowoso Turun Rp 300 Juta Dibanding 2019

”Ada ribuan penerima manfaat bantuan sosial di Banyuwangi yang terhapus karena sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat,” jelas Yayan.

Pemkab Banyuwangi berupaya masyarakat yang berhak menerima supaya melakukan musyawarah desa (Musdes) ulang. Serta dibuatkan Berita Acara, yang nantinya akan diusulkan kembali kepada Kementrian Sosial RI di Jakarta.

 

 

Topik
Masyarakat miskin bantuan sosial Komisi II DPRD Banyuwangi dinsos kabupaten banyuwangi

Berita Lainnya