Ribuan mahasiswa dari sejumlah organisasi melakukan demonstrasi di DPRD Jember
Ribuan mahasiswa dari sejumlah organisasi melakukan demonstrasi di DPRD Jember

“Innalillahi wa innailaihi raji'un..telah mati keadilan di negara ini. Dibentuknya Undang-Undang Omnibus Law telah menghilangkan keadilan rakyat.” 

Begitulah, pekik orator mengawali aksi demonstrasi sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jember Menggugat (AJM) di depan DPRD Jember, Rabu (22/10/2020).

Baca Juga : 9 Penyelenggara Pemilu Surabaya dari KPU dan Bawaslu Disidang DKPP

Unjuk rasa ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya pada 8 Oktober lalu, AJM juga melakukan aksi serupa di tempat yang sama. Tuntutannya pun sama, mahasiswa meminta pemerintah dan DPR mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020.

Dalam rilisnya yang dibacakan orator, AJM menilai UU Cipta Kerja yang baru seumur jagung itu kontroversial. Penolakan terhadap UU tersebut disuarakan semua kalangan masyarakat mulai dari buruh, petani, nelayan, hingga rakyat miskin kota. Namun, tetap saja disahkan dalam kondisi masyarakat yang sedang resah karena pandemi Covid-19 yang tak kunjung teratasi.

"Dari seluruh kluster (draf) yang ada di UU Cipta Kerja, semuanya hanya untuk mengakomodir kepentingan pemodal. Penderitaan rakyat akan semakin merajalela, penindasan terhadap buruh dan rakyat kecil akan semakin kekal di bumi pertiwi Indonesia tercinta," teriak orator melalui mobil komando.

AJM juga menyayangkan sikap represif petugas keamanan terhadap demonstran di sejumlah kota di Tanah Air. Serta dilakukannya penangkapan dan intimidasi kepada massa aksi yang dipukul mundur secara tidak manusiawi.

AJM menyebutkan, salah satu bentuk represi juga ditunjukkan lewat ancaman Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terhadap rektor yang membiarkan mahasiswanya bergabung dalam aksi protes penolakan UU Cipta Kerja.  

Baca Juga : Pulang Kunker, Anggota DPRD Kota Malang Alami Kecelakaan

Atas sejumlah pertimbangan di atas itulah, AJM dalam aksinya kali ini menuntut tiga hal. Yakni, menolak dan mengecam keputusan pemerintah dan DPR RI dalam mengesahkan UU Cipta Kerja, karena dinilai jauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kedua, mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR RI karena kebijakan yang dibuat telah mengkhianati amanat konstitusi dengan hanya mengakomodir kepentingan kaum pemodal dan meniadakan kepentingan rakyat. Serta terakhir, mengecam keras tindakan represif aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi.