Bawaslu Banyuwangi
Bawaslu Banyuwangi

Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada ) 2020, alat peraga kampanye berupa baliho,  spanduk, banner, atau pamflet kian marak di terpasang di ruas jalan protokol hinnga pinggiran kota di wilayah Banyuwangi.

 Kondisi itu tak jarang menimbulkan kesemerawutan hingga banyak keluhan dari masyarakat.

Baca Juga : LIRA Sebut Ada Kompromi Loloskan Data Warga Saat Verfak, Malang Jejeg: Buktikan Saja

Menanggapi hal itu, koordinator Divisi Hukum dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi Hasyim Wahid menyampaikan, tahapan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 hingga saat ini masih berjalan.

Setelah tahapan pendaftaran dan Verifikasi syarat pencalonan pasangan calon pada  4 September hingga 6 September 2020, tahapan selanjutnya adalah pengumuman dokumen paslon dan dokumen calon pada 8 September 2020.

Lanjut Hasyim, tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan pada 11 September 2020 hingga nantinya pada 23 September akan diumumkan untuk penetapan paslon.

"Nah, maka pihak Bawaslu baru bisa melakukan penindakan setelah ada penetapan tersebut. Hingga saat ini, kewenangan untuk penindakan masih dalam ranah satpol PP sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2012," terang Hasyim.

Baca Juga : Pengamat Sebut Bakal Ada "Bom Atom" Jika Pilkada 2020 Tak Ditunda!

Meski begitu,  Bawaslu menghimbau agar masyarakat diminta jika melihat ada APK yang mengganggu, bisa melaporkan ke Bawaslu atau satpol PP. “Warga  diminta untuk tidak melakukan pencopotan atau perusakan lantaran justru akan menimbulkan sanksi pidana,” tandasnya.