Surat Undangan Tinjau Lapang ke Swalayan Vionata Genteng yang ditandatangani Ketua DPRD Banyuwangi Nurhadi Banyuwangi Jatim Times
Surat Undangan Tinjau Lapang ke Swalayan Vionata Genteng yang ditandatangani Ketua DPRD Banyuwangi Nurhadi Banyuwangi Jatim Times

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi Senin (14/9) akan menindaklanjuti hasil Rapat Hearing atau dengar pendapat terkait Penerbitan Ijin Usaha dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)  Swalayan Vionata Genteng, di Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng. Tindaklanjut itu berupa tinjauan lapangan ke Swalayan Vionata Genteng.

Menurut Irianto, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, surat untuk tinjau lapang tersebut tertuang  dalam surat nomor; 005/1456/429.050/2020 perihal undangan yang ditanda tangani I Made Cahyana Negara, Ketua DPRD Banyuwangi Kamis (10/9/2020).

Baca Juga : Gugatan Malang Jejeg Diterima, SanDi dan LaDub Beri Respons Berbeda

Politisi PDI Perjuangan asal Muncar itu menambahkan sidak yang akan  dilakukan menyusul adanya dugaan pemalsuan data dan polemik dalam proses penerbitan IMB bangunan swalayan yang berdiri di atas tanah bekas Kantor Kawedanan Genteng, salah satu kantor bersejarah peninggalan era penjajahan kolonial Belanda.

Selanjutnya dia menuturkan dalam tinjau lapang tersebut dewan mengundang semua instansi yang terkait dengan pengurusan IMB. Antara lain  Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  dan Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi.

Selain itu pihaknya juga mengundang Jajaran pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuwangi, selaku pemohon Hearing serta perwakilan masyarakat berbatasan langsung dengan Swalayan Vionata Genteng. Para pihak tersebut sebelumnya pada Senin, 24 Agustus 2020 telah menggelar Hearing dalam upaya mengurai permasalahan bersama dengan Komisi I DPRD Banyuwangi.

Politisi berkacamata minus itu menambahkan pada saat itu terungkap bahwa sejumlah nama warga yang bertanda tangan dalam proses pengurusan IMB diduga dipalsukan. Alias nama-nama yang tertera dan bertanda tangan bukan murni masyarakat yang berbatasan langsung. Malah ada yang disinyalir sebagai warga yang berdomisili di Rogojampi. “Untuk itu, jauh-jauh hari sudah kami tegaskan, bahwa dalam sidak nanti kami minta instansi terkait untuk membawa berkas-berkas yang berkaitan,” cetus politisi PDI Perjuangan ini.

Semua data dan fakta yang dibutuhkan dianggap sangat penting menyusul banyaknya kejanggalan yang ditemukan dewan dalam Hearing. Salah satu contohnya IMB awal Swalayan Vionata Genteng yang bisa terbit sebelum dikeluarkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Rencana sidak Komisi I DPRD Banyuwangi, ini disambut suka cita oleh masyarakat yang rumahnya berdiri tepat berbatasan langsung dengan Swalayan Vionata Genteng. Khususnya di lingkungan RT 9 RW 5, Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng.

Baca Juga : Dewan Banyuwangi Minta Eksekutif Prioritaskan Anggaran Prorakyat

Mereka seakan mendapat angin segar karena selama ini merasa tidak pernah diajak musyawarah atau pun dimintai persetujuan dalam proses pengurusan IMB Swalayan Vionata Genteng. Meskipun selama proses pembangunan, para wong cilik di situ  menanggung dampak proses pembangunan seperti; kebisingan, getaran, debu dan lain sebagainya.

“Masyarakat sangat menunggu pelaksanaan sidak Komisi I DPRD Banyuwangi ini. Mereka hanya ingin mendapat keadilan dan penegakan supremasi hukum,” ucap Rudi Hartono, salah satu warga berbatasan langsung dengan Swalayan Vionata Genteng.

Sementara , Zamroni,  Ketua MPC Pemuda Pancasila Banyuwangi,  berharap ada langkah kongkret dari para wakil rakyat jika dalam sidak benar-benar ditemukan pelanggaran prosedur maupun aturan. Bukan hanya sekedar pencabutan IMB saja, namun harus diteruskan dengan proses hukum yang ada.

“Seperti amanat Bapak Presiden Jokowi, dewan dan pejabat terkait harus mengarahkan ke jalur hukum. Apalagi jika ada masyarakat kecil yang terzalimi,” ungkapnya terkait polemik proses pengurusan IMB Swalayan Vionata Genteng.