Suasana hearing dugaan kesalahan proses IMB Swalayan MPC Pemuda Pancasila di ruang khusus DPRD Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi Jatim Times)
Suasana hearing dugaan kesalahan proses IMB Swalayan MPC Pemuda Pancasila di ruang khusus DPRD Banyuwangi (Nurhadi Banyuwangi Jatim Times)

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, berhasil mengungkap dugaan pemalsuan data dalam proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Swalayan Vionata Genteng, dalam hearing dengan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Banyuwangi yang digelar di ruang khusus DPRD, Senin (24/8/2020). 

Indikasi pemalsuan data tersebut mencuat ketika Irianto, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi, sekaligus pimpinan sidang hearing mempersilahkan Rudi Hartono warga Dusun Kopen, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, yang merupakan perwakilan warga berbicara.

Baca Juga : Bawaslu Kabupaten Kediri Tangani 2 Kasus Netralitas ASN

Rudi yang rumahnya tepat berbatasan langsung dengan Swalayan Vionata Genteng pun memberikan penjelasannya. Sontak, suasana yang tadinya hening dan  tenang mendadak menjadi gempar.

"Waduh, kok bisa begitu ya. Apa-apaan ini,” celetuk hadirin.

Dalam kesempatan tersebut Rudi, menimpali penjabaran yang disampaikan Kabid Pengaduan DPMPTSP, Eny Maria Ulfa sebelumnya, bahwa terkait telah terpenuhinya persetujuan tetangga  atas batas-batas dalam proses pengurusan IMB Swalayan Vionata Genteng.

"Nama-nama yang tanda tangan sebagai tetangga sebelah timur, itu justru bukan warga sebelah timur. Dan bukan tetangga yang berbatasan langsung dengan Swalayan Vionata Genteng. Bahkan saya sendiri adalah warga yang berbatasan mepet gedhek sebelah timur, tapi tidak pernah diajak musyawarah atau pun dimintai persetujuan,” terang Rudi.

Mendengar penjelasan yang disampaikan Rudi  tersebut, seluruh anggota Komisi I DPRD Banyuwangi dan jajaran pengurus MPC Pemuda Pancasila, selaku pemohon hearing langsung geleng-geleng kepala. Mereka kaget, heran seakan-akan tidak percaya sekaligus miris atas dugaan kasus pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum petugas.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kabid Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi, Eny Maria Ulfa,  menyampaikan, bahwa IMB Swalayan Vionata Genteng telah diterbitkan pada 18 Desember 2017. Izin Lingkungan dengan pemohon atas nama Willy Sudargo, juga sudah dikeluarkan pada 23 November 2017. Meskipun fakta sebenarnya sejumlah warga yang rumahnya berbatasan langsung  dengan bangunan swalayan tidak pernah dimintai persetujuan.

Setelah mendengar keterangan Dinas Penanaman Modal dan perwakilan masyarakat yang berbatasan langsung, yang tidak sinkron dan terdapat kejanggalan, Ficky Septalinda, salah seorang anggota Komisi I DPRD  Banyuwangi mengusulkan agar Komisi I segera menggelar sidak ke lokasi langsung untuk menemui warga masyarakat.

Usulan tersebut disampaikan Ficky  tersebut salah satu latar belakangannya adalah ketidakhadiran Kepala Desa (Kades) Genteng Kulon Supandi dan Camat Genteng, Firman Sanyoto dalam rapat hearing. 

Padahal sesuai laporan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Banyuwangi, sudah mengirimkan surat undangan kepada pejabat tersebut secara resmi.

“Dengan sidak, nanti akan terungkap dugaan pemalsuan data tanda tangan warga dalam proses pengurusan IMB Swalayan Vionata Genteng ini. Apa hanya dugaan saja atau memang benar ada pemalsuan,” imbuh politisi wanita PDI Perjuangan ini.

Sementara Nanang Puguh Legowo, perwakilan Swalayan Vionata Genteng, berharap forum hearing bisa memberikan jalan keluar terbaik bagi semua pihak, khususnya terhadap pelaku usaha.

“Jangan sampai pelaku usaha menjadi korban,” pintanya.

Baca Juga : Formula Satu, Bijak Bermedia Sosial, Pererat Kerukunan Pemuda Antar Umat Beragama

Setelah mendengarkan berbagai macam keterangan dan  penjelasan dari para pihak, akhirnya Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi, Irianto, memutuskan akan secepatnya menggelar sidak. Mendatangi bangunan Swalayan Vionata Genteng dan menggelar dialog bersama warga masyarakat yang berbatasan langsung.

“Segera kami gelar sidak. Dari penjelasan para pihak kami menemukan dugaan banyak kejanggalan,” tegasnya.

Dalam acara sidak yang akan digelar,  lanjutnya, dewan akan mengajak dan mengikutsertakan semua dinas/instansi terkait proses pengurusan IMB. Termasuk MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuwangi, selaku pemohon hearing. Dan pada saat itu, jajaran eksekutif wajib membawa data dan berkas lengkap  yang berkaitan dengan Swalayan Vionata Genteng.

"Apabila terbukti ada pelanggaran, pemalsuan data maka kami akan mengambil langkah tegas dan memberikan  rekomendasi untuk diproses hukum,” ungkap Irianto.

Sementara Zamroni, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuwangi, mengungkapkan, pihaknya mendesak dewan dan instansi terkait untuk membuktikan dukungannya terhadap investasi yang taat hukum. Dengan kata lain, bisa melakukan tindakan sesuai aturan dan mekanisme hukum yang berlaku pada  saat menemukan ada dugaan pelaku usaha melakukan pelanggaran.

“Terlebih dalam  polemik kasus penerbitan IMB Swalayan Vionata Genteng ini terdapat warga yang terabaikan. Jika benar warga berbatasan langsung memang tidak pernah dimintai persetujuan, tapi IMB bisa dengan mudah diterbitkan,” ucapnya.

Berdasar kejadian ini, Zamroni berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa lebih teliti dan cermat dalam memelototi kinerja para pejabat pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. Dugaan pemalsuan data dan penerbitan IMB Swalayan Vionata Genteng, yang penuh kejanggalan, bisa dijadikan acuan.

Dalam agrenda hearing polemik penerbitan IMB Swalayan Vionata Genteng, di ruang jhusus DPRD Banyuwangi tersebut hadir antara lain, jajaran ketua dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Binamarga Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 

Kemudian ada Satpol PP Banyuwangi dan perwakilan Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) dan  jajaran pengurus MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Banyuwangi dan perwakilan Swalayan Vionata Genteng serta beberapa undangan lain.