Parkir di Kota Malang (Dokumentasi MalangTIMES).
Parkir di Kota Malang (Dokumentasi MalangTIMES).

Pengelolaan parkir di Kota Malang masih menjadi sorotan berbagai pihak. Tanpa kecuali legislatif, yang terus mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang merumuskan sistem yang tepat dalam mengelola pajak dan retribusi parkir di setiap sudut Kota Pendidikan ini.

Salah satunya disampaikan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman yang menyebut, jika Pemkot Malang butuh satgas khusus untuk menangani kebocoran pajak dan retribusi parkir. Fuad menyarankan agar satgas segera dibentuk, meski saat ini Tugu Aneka Usaha (Tunas) yang salah satunya akan mengelola parkir disahkan dalam waktu dekat.

Baca Juga : MCC Dibangun Tahun Depan, Dewan Minta Pemkot Juga Prioritaskan Infrastruktur

"Agar Pemkot melibatkan TNI/POLRI juga Kejaksaan di dalam unsur Satgas," katanya.

Penanganan kebocoran di ranah perparkiran Kota Malang itu menurutnya perlu diseriusi. Karena potensi pajak dan retribusi parkir sangat besar. Selama ini, parkir menjadi salah satu pendapatan asli daerah Kota Malang yang berkontribusi cukup besar dalam kas daerah.

Dengan penanganan yang lebih serius, dia optimis PAD Kota Malang dari sektor parkir akan semakin tinggi. Sehingga, target untuk menggenjot PAD menjadi berkali-kali lipat dapat direalisasikan. Terlebih, PAD Kota Malang tahun depan juga ditarget mencapai Rp 3 triliun.

"Mau nanti pengelolaannya akan dibuat UPT, BLUD, dan lain sebagainya kami sepakat. Asalkan bisa menangkap potensi yang ada. Tapi, tim satgas ini juga perlu untuk cegah kebocoran," tegas Fuad.

Selain itu, dia juga mendorong agar Pemkot Malang memperhatikan kesejahteraan dari para juru parkir. Sehingga mereka bisa diangkat sebagai pegawai khusus dengan upah yang layak. Dengan begitu, potensi pajak sepenuhnya bisa masuk ke kas daerah tanpa kebocoran.

"Manajemen parkir Kota Malang perlu segera dibenahi," tambahnya lagi.

Baca Juga : Belum Dibubarkan, Tim Satgas Covid-19 Sumenep Masih Bekerja

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Wanedi. Dia menyebut, masih banyak parkir ilegal yang belum disentuh oleh Pemkot Malang. Padahal, keberadaan parkir ilegal semestinya harus ditindak tegas. Karena itu sangat mempengaruhi besaran pendapatan dari sektor parkir.

"Masih banyak juru parkir ilegal, premanisme parkir, hingga perebutan lahan parkir. Paling penting lagi, sederet rencana dan inovasi penanganan parkir seperti e-parkir dan lain sebagainya belum juga direalisasikan," terang Wanedi.