Menurut korlap aksi Imam Syafi'i menyampaikan, dinilai dari indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan masih tergolong rendah (No 2 dari bawah) se-Jawa Timur. Sehingga, hal tersebut katanya merupakan bagian dari rendahnya kualitas pendidikan di Bangk
Menurut korlap aksi Imam Syafi'i menyampaikan, dinilai dari indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan masih tergolong rendah (No 2 dari bawah) se-Jawa Timur. Sehingga, hal tersebut katanya merupakan bagian dari rendahnya kualitas pendidikan di Bangk

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Bangkalan, demo Dinas Pendidikan setempat, Senin (27/7/2020).

Demo tersebut menyoroti persoalan kebobrokan pendidikan di Kabupaten Bangkalan, mulai dari KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan Insfrastruktur sekolah.

Baca Juga : Sekolah Liburkan Agenda Qurban, Omset Pedagang Hewan Qurban Turun

Menurut korlap aksi Imam Syafi'i menyampaikan, dinilai dari indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan masih tergolong rendah (nomor 2 dari bawah) se-Jawa Timur. Sehingga, hal tersebut katanya merupakan bagian dari rendahnya kualitas pendidikan di Bangkalan.

"Maka dari itu pemerintah daerah juga harus memperhatikan kondisi Pendidikan yang ada dikabupaten Bangkalan, khususnya Dinas Pendidikan yang memang fokus dalam menyelenggaraan Pendidikan di Bangkalan," kata dia dalam orasinya.

Tidak hanya itu Imam Pantor sapaan lekatnya mengungkapkan, selaras dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

"Di tahun 2018-2019 ada beberapa gedung sekolah yang ambruk atau roboh sehingga membuat proses belajar mengajar kurang nyaman dan kurang kondusif," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya menyinggung terkait keterbukaan informasi publik perihal Program Indonesia Pintar (PIP). Menurutnya, Disdik Bangkalan terkesan menjadi lahan mencari keuntungan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

"Padahal sudah di atur dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar (PIP)," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Bambang Budi Mustika menyampaikan, bahwa yang dibawa oleh temen-temen PMII ini sifatnya kasuistik. Karena kata dia, kalau di desa itu yang menerima KIP ataupun yang tidak menerima sama-sama warga miskin. Akhirnya oleh tokoh masyarkat pemerhati pendidikan dan kepala sekolah sepakat untuk dibagikan secara merata.

"Yang melaporkan ke temen-temen mahasiswa ini yang bersangkutan tidak menerima namun secara meratanya mereka menerima," dalihnya kepada sejumlah wartawan.

Baca Juga : IPM Lumajang Tak Beranjak, Ini Pengamatan Agus Setiawan

Padahal lanjut Bambang, kalau semisal ada kaos olahraga dan seragam lainnya itu bukan dari dana Bos melainkan dari dana PIP tersebut.

"Saya sudah menegaskan, kalau memang ini mau dibagi secara merata. Tolong diantara semua penerima itu jangan sampai satupun tidak tanda tangan," lanjutnya.

"Tapi itu berlakunya di tahun 2020. Ini kan yang diungkit tahun 2018, saya kan tidak tahu. Datanya tidak di saya, kalau mau cari kesalahan saya ya jangan begitulah. Ayuk kita awasi bersama," pungkasnya.

Diketahui, berikut tuntutan mahasiswa PMII Cabang Bangkalan kepada Dinas Pendidikan:

1. Dinas Pendidikan harus lebih serius dalam mengawasi penyelenggaraan Pendidikan di Bangkalan.
2. Optimalisasi peran korwil dinas Pendidikan disetiap Kecamatan.
3. Disdik harus merealisasikan e-sistem (e-Bos dll)
4. Transparansi data penerima Kartu Indonesia pintar (KIP)
5. Meningkatkan infastruktur/gedung sekolah 
6. Stop pungli insentif guru ngaji dan guru Madrasah Diniyah.
7. Insentif guru madin dan ngaji harus tepat sasaran.