Bupati Banyuwagi menandatangani Prasasti Bangunan Gedung dan kantor di Lapangan Tenis Indoor GOR Tawangalun Banyuwangi Nurhadi Banyuwangi Jatim Times
Bupati Banyuwagi menandatangani Prasasti Bangunan Gedung dan kantor di Lapangan Tenis Indoor GOR Tawangalun Banyuwangi Nurhadi Banyuwangi Jatim Times

Semua lembaga yang ada di Banyuwangi diminta menjadi Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

Hal itu sebagaimana disampaikan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dalam Rapat Koordinasi (Rakor Kepala Desa dan BPD ) Kabupaten Banyuwangi sekaligus penyerahan Sprayer , Handsanitizer, Masker dan Pelepasan Bantuan Sosial tahap kedua di Lapangan Tenis Indoor SKawasan GOR Tawangalun Banyuwangi Rabu (15/7).

Baca Juga : Ini Temuan Dinas Koperasi, Terkait Koperasi Bermasalah di Lumajang

Menurut  Anas, Rekomendasi dari badan kesehatan dunia WHO, salah satu cara pencegahan penyebaran virus Corona adalah semua warga masyarakat  wajib memakai Masker. Termasuk apabila menggelar di ruang yang ber-AC maka semua peserta wajib memakai masker. Untuk memberikan contoh Pemkab Banyuwangi memilih menggelar cara rakor Covid -19 bersama Camat, Kepala Desa/Lurah dan BPD di ruang yang terbuka.

Untuk itu Anas mengharapkan agar para Camat, Kepala Desa (Kades), Lurah dan anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk menegur warga yang tidak menggunakan masker dan tidak segan untuk menutup restoran maupun warung yang dinilai melanggar standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam acara yang dihadiri oleh Dandim 0825 Banyuwangi, Wakapolresta Banyuwangi, Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi beserta pimpinan SKPD, Camat, Kepala Desa/Lurah dan BPD se kabupaten Banyuwangi acara Rakoer diawali dengan penandatanganan prasasti beberapa bangunan gedung, kantor maupun bangunan fasilitas lain oleh Bupati Banyuwangi.

Dalam masa keprihatinan pasca tanggap darurat pageblug wabah Covid-19, Bupati Banyuwangi memaparkan perkembangan kasus Covid- 19, strategi pariwisata sebelum dan sesudah pandemi wabah Covid 19.”Termasuk strategi pembangunan Banyuwangi saat ini adalah membangun Banyuwangi dari wilayah pedesaan bukan membangun Banyuwangi dari wilayah kota. Untuk itu kami tidak ingin mendengar atau jangan sampai terjadi ketua BPD dan kepala desa tidak akur dalam masa keprihatinan nasional akibat pandemi wabah  Covid-19,” jelasnya.

Selanjutnya Bupati asal Tegalsari itu menambahkan keberhasilan Banyuwangi dalam menangani wabah Covid-19  justru tantangan kewaspadaan bagi Banyuwangi untuk lebih hati-hati terhadap wisatawan datang karena  potensial menyebarkan virus Corona.

Baca Juga : 6 Pejabat di Wilayah Jawa Timur Meninggal karena Covid-19

Untuk itu pembatasan jam operasional pasar modern, standar layanan restoran warung dan pusat kuliner dan jajanan di wilayah Banyuwangi diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Corona yang sampai saat ini belum ada obatnya.

Untuk itu dibutuhkan kebersamaan dan sinergitas semua stake holder di Banyuwangi agar upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi dan sektor pariwisata pasca pandemi wabah Covid-19 bisa berjalan sesuai dengan harapan semua pihak.

Acara rakor diakhiri dengan pelepasan kendaraan pengangkut bantuan sosial tahap kedua bagi warga masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 Bupati Banyuwangi yang didampingi istrinya.