Diskon UKT Tak Jadi Direalisasikan, #KemenagJagoPHP Trending Twitter | Banyuwangi Times

Diskon UKT Tak Jadi Direalisasikan, #KemenagJagoPHP Trending Twitter

Apr 29, 2020 08:44
Cuitan di twitter berkaitan dengan pembatalan diskon 10 persen UKT PTKIN
Cuitan di twitter berkaitan dengan pembatalan diskon 10 persen UKT PTKIN

Belum lama ini, tepatnya 6 April 2020, Kementerian Agama mengeluarkan sebuah surat bersifat penting. 

Surat tersebut berkaitan dengan rencana pengurangan atau diskon Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa PTKIN pada 30 Maret 2020.

Surat Edaran Nomor: B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 Berisi tentang pengurangan UKT/SPP tersebut ditandatangani langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Kamaruddin Amin.

Dalam surat itu dijelaskan, keputusan tersebut sebelumnya diambil oleh Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam rapat konsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Surat pertama tentang diskon UKT

Dalam rapat, disarankan pentingnya inisiasi pengurangan atau diskon Uang Kuliah Tunggal berkenaan penurunan ekonomi mahasiswa/wali mahasiswa akibat pandemi Covid-19 yang sedang terjadi.  

Sehingga, Rektor PTKIN diminta melakukan langkah strategis, di antaranya adalah melakukan pengurangan UKT Mahasiswa Diploma dan S-1 dan SPP Mahasiswa S-2 dan S-3 pada Semester Ganjil Tahun 2020/2021 dengan besaran pengurangan atau diskon minimal 10 persen dari UKT/SPP.

Selain itu, jumlah pengurangan UKT/SPP di atas 10 persen juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan rencana penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran 2021.

Namun belakangan, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kembali mengeluarkan surat berbeda berkaitan dengan penerapan kebijakan dan ketentuan pada UKT PTKIN.

Surat nomor B-802/DJ.I/PP.00.9/04/2020 itu juga ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Kamaruddin Amin, tertanggal 20 April 2020. 

Surat tersebut menyebut agar seluruh PTKIN tetap menerapkan kebijakan dan ketentuan UKT sebagaimana yang ditetapkan.

Ditegaskan pula jika surat tersebut mencabut surat nomor B-752/DJ.I/HM.00/04/2020 yang berisi tentang pengurangan UKT/SPP.

Surat ke dua pembatalan diskon UKT

Penarikan surat tersebut melalui penerapan kebijakan baru nampaknya menyulut kemarahan publik. Pasalnya, pagi ini Senin (29/4/2020) #KemenagJagoPHP menjadi salah satu trending topic Twitter. 

Ribuan cuitan pun disampaikan sebagai bentuk protes atas pencabutan kebijakan diskon tersebut.

"#KemenagJagoPHP
Banyak orang" yang berjuang untuk berfikir bertahan hidup di masa pandemi ini, bagi saya pemotongan ukt ini paling tidak dapat membantu ekonomi keluarga yang membutuhkan, tetapi saat mendengar putusan dari kemenag tentang pembatalan tersebut kita merasa kecewa!!," cuit @DavaRuzki8.

"Bapak dan ibu pejabat kemenag bukan mantan Saya, jadi jangan ikut²an PHP kaya mereka juga dong.
#kemenagjagophp," timpal akun @AcWa0302.

"Pernah merasa seperti melayang tinggi di udara karena ku kira kemenag membela kami sebagai mahasiswa berekonomi menengah kebawah, namun akhirnya ku tau berharap pada manusia bkn lah suatu yg tepat, dan akhirnya lagi2 aku terhampas jatuh sedalam2nya ke dalam tanah
#KemenagJagoPHP," tambah @elhasnabila_.

Bukan hanya di dunia maya, para mahasiswa PTKIN pun turut merasakan kekecewaan yang sama. Salah satunya seperti yang disampaikan Ketua Senat Mahasiswa UIN Malang sekaligus penanggung jawab gerakan senat mahasiswa/SEMA PTKIN Nasional, Aldi Nur Fadil Auliya.

Aldi berpendapat, pencabutan surat berkaitan dengan janji diskon 10 persen untuk UKT oleh Kemenag melalui Dirjen Pendidikan Islam itu menunjukkan jika Dirjen Pendidikan Islam sangat tak memiliki komitmen.

Karena pencabutan tersebut bukan hanya atas dasar pengurangan anggaran APBN, namun juga dikarenakan ada intervensi kebijakan dari forum rektor PTKIN di hasil notulensi rapat forum rektor pada diktum 1 yang tidak menyetujui pengurangan UKT 10 persen.

"Di tengah-tengah pandemik Covid-19, banyak wali mahasiswa yang menurun ekonominya, ditambah UKT semester ini yang tidak terpakai dengan maksimal karena harus kuliah daring," katanya.

Selain itu, lanjut Aldi, banyak unit cost dari hak hak mahasiswa tidak terserap anggarannya. 

Termasuk pelayanan akademik dan fasilitas kampus yang tidak bisa diakses dengan optimal. 

Sehingga, pembatalan pengurangan UKT menjadi blunder fatal oleh pihak Kemenag.

"Hak mahasiswa pada pembayaran UKT itu melekat, jadi yang tidak terserap alangkah lebih baiknya dikembalikan untuk membantu perekonomian mahasiswa atau wali di tengah-tengah pandemik Covid-19," tegasnya.

Lebih jauh Aldi menyampaikan, SEMA PTKIN Nasional juga membuat pernyataan sikap berkaitan dengan pembatalan diskon 10 persen pada UKT PTKIN tersebut. Berikut pernyataan sikap SEMA PTKIN Nasional.

1). Mengimbau kepada setiap mahasiswa di lingkungan PTKIN untuk ikut serta terlibat dalam memperjuangkan kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021, baik yang memperoleh UKT golongan tertinggi maupun terendah.

2). Mengimbau dan mendesak Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk ikut serta dalam memperjuangkan kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021 bagi mahasiswa di lingkungan PTKIN.

3). Mengimbau dan mendesak Forum Pimpinan PTKIN untuk ikut serta dalam memperjuangkan kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021 bagi mahasiswa di lingkungan PTKIN.

4). Menuntut Menteri Agama Republik Indonesia khususnya Dirjenpendis untuk mengeluarkan kebijakan pengurangan UKT semester ganjil 2020/2021 bagi mahasiswa di lingkungan PTKIN dan dimuat dalam keputusan Menteri Agama.

Topik
Malang Berita Malang berita malang hari ini Diskon UKT #KemenagJagoPHP Uang Kuliah Tunggal mahasiswa PTKIN Plt. Direktur Jenderal Kamaruddin Amin Kementerian Agama

Berita Lainnya