Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) melaporkan Bupati Banyuwangi kepada Kapolri.

Pemuda Pancasila melaporkan bupati atas dugaan pidana yang dilakukan Bupati Banyuwangi, Ketua PKK Kabupaten Banyuwangi, Forpimka Kecamatan Genteng dan beberapa undangan lain terkait pelanggaran  terhadap maklumat Kapolri Nomor : MAK/2/III/2020 dan Surat Edaran Bupati Banyuwangi 440/1626/429.201/2020. 

Ketua MPC PP Banyuwangi, Zamroni mengatakan Bupati Banyuwangi bersama Ketua PKK, Kepala SKPD, Forpimka Kecamatan Genteng diduga melakukan pelanggaran  terhadap  Maklumat Kapolri   tentang  tidak  mengadakan  kegiatan sosial  kemasyarakatan  yang  menyebabkan berkumpulnya  massa  dalam  jumlah  banyak baik  di tempat  umum  maupun  di lingkungan sendiri.

Selanjutnya menurutnya, Bupati juga diduga melanggar Surat  Edaran (SE) Bupati Banyuwangi Nomor :440/1626/429.201/2020 Tentang Peningkatan  Kewaspadaan,  Kesiapsiagaan  dan Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19) di wilayah Banyuwangi.

Namun, dalam  kenyataan di lapangan, lanjut dia, di Kabupaten Banyuwangi telah terjadi dugaan pelanggaran pada  Senin ( 6/4/ 2020)  dengan beredarnya undangan di Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi  yang  ditembuskan  kepada  Bupati  Banyuwangi  dan  Sekretaris Daerah (Sekda)  Banyuwangi  yang  pada  pokoknya  isi  surat  tersebut  bertujuan  mengumpulkan  banyak massa.  

Acara pembagian nasi bungkus  tersebut  sudah berlangsung. 

Pihak-pihak yang hadir  antara lain Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas didampingi sang istri Dani Azwar Anas sekaligus Ketua PKK Banyuwangi.

"Untuk MPC PP Banyuwangi berharap agar Kapolri  melakukan  pemeriksaan  laporan
tindakan penegakan hukum secara tegas,  tuntas berkeadilan sesuai aturan hukum yang berlaku,"tegas Zamroni.

Sementara, Sekda Kabupaten Banyuwangi H Mujiono saat diminta tanggapan atas laporan tersebut menyatakan tidak mau memberi jawaban  masalah tersebut karena dinilai sarat muatan politis.