Kapal Agung Wilis
Kapal Agung Wilis

Keresahan yang bertahun tahun dirasakan karyawan PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) akibat belum dibayarnya hak normatif mereka pasca di PHK, kini memasuki babak baru.

Beberapa anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi mengambil langkah dengan mengajukan hak interpelasi atas belum dibayarnya karyawan oleh management PT. PBS yang mengelola 2 unit Kapal LCT Sritanjung.

Langkah anggota DPRD ini pun mendapatkan dukungan dari aktivis Banyuwangi. Salah satunya datang dari Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja (PUSAKA), Muhammad Helmi Rosyadi.

"Saya mendukung langkah beberapa anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang mengajukan hak interpelasi atas belum dibayarnya hak normatif karyawan PT. PBS yang mengelola 2 unit Kapal LCT Sritanjung," sergah Helmi.

Pengurus Serikat Pekerja (SP) Kapal LCT Sritanjung melalui kuasa pengacara pada Kantor Hukum Naen Soeryono & Rekan telah memenangkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) maupun Mahkamah Agung.

Direksi PT PBS maupun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku pemilik saham mayoritas (komisaris) wajib membayar hak normatif karyawan PT PBS selaku pengelola 2 unit kapal LCT Sritanjung, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

"Saya juga mendukung interpelasi pembatalan pembelian kapal dari Jepang (Kapal Agung Wilis). Walaupun sudah dilakukan pembayaran down payment (DP)," tegas Helmi.

Pembelian kapal Agung Wilis tersebut telah diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikarenakan per 31 September 2016, pemerintah melalui Surat Keputusan Dirjen Hubdat No: SK.885/AP.005/DRJD/2015 yang melarang kapal Landing Craft Tank (LCT) beroperasi di Selat Bali.

"Namun setelah kapal dari Jepang tersebut tiba di Selat Bali, pembelian kapal itu dibatalkan. Sehingga kapal tersebut tidak jadi dikelola oleh PT. PBS. Kapal dari Jepang yang saat ini bernama Kapal Agung Wilis dikelola oleh PT Tiga Berlian Timur (TBT)," tandas Helmi.

Salah satu mantan karyawan korban PT PBS, Irvan Hidayat, yang dihubungi media ini mengatakan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI, maka tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyuwangi selaku Pemilik Saham dan PT. PBS selaku Pengelola untuk tidak membayarkan Hak Normatif para Pekerja PT. PBS. "Oleh karena itu, kami para pekerja PT. PBS meminta kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi agar segera memanggil para pihak untuk menjalankan Putusan MA RI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut," ucapnya, Jumat (3/1/20) malam.