Ilustrasi Renternir, (Foto: inarharapan)
Ilustrasi Renternir, (Foto: inarharapan)

Cengeraman rentenir ternyata masih menguasai sektor ekonomi bawah di Banyuwangi. Demikian hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Samsul Arifin, Ketua Fraksi PPP, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, menyebut rentenir sebagai salah satu biang kerok penghambat pembangunan, khususnya sektor ekonomi masyarakat menengah ke bawah.“Karena mereka banyak terlilit hutang dengan bunga yang tinggi,” katanya, Rabu (9/3/2016).

Parahnya, lintah darat dengan kedok bank harian tersebut kini kian menjamur dan lebih diminati. Selain karena setiap hari mereka terus berkeliaran dan menebar pesona dengan bujuk rayu, jaminan kemudahan proses pencairan juga diberikan. Yakni cukup dengan menyerahkan KTP saja.

Bertolak belakang dengan saat masyarakat meminjam melalui Badan Kredit Desa (BKD) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), persyaratannya dinilai lebih ribet. Tak heran, meski suku bunga lebih rendah, warga justru memilih ngutang ke rentenir atau bank harian.

Beberapa kecamatan yang peran rentenir masih dominan antara lain Kecamatan Kalibaru, Pesanggaran, Wongsorejo dan Singojuruh. “Dari situ kini mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) larangan rentenir di Banyuwangi. Selanjutnya, kami berharap agar persyaratan pinjaman BKD dan KUR bisa dipermudah,” tegasnya.

Ditambahkan, jika nantinya Raperda tentang larangan rentenir sudah disahkan, aturan tersebut harus benar - benar ditegakkan. Karena dalam Raperda telah disisipkan denda 50 juta rupiah bagi para rentenir yang nekad tetap beroperasi. (*)