Muhammad Sahlan, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. (Foto: syarif/banyuwangitimes)
Muhammad Sahlan, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. (Foto: syarif/banyuwangitimes)

BANYUWANGITIMES – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, mendesak pihak penegak hukum segera tindak lanjuti dugaan praktik ‘Sunat’ anggaran oknum Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kabat kepada 16 Panitia Pemungutan Suara (PPS) di bawahnya. Salah satunya disampaikan Muhammad Sahlan, anggota Komisi 3 DPRD setempat.

Menurutnya, penelusuran dugaan praktik korupsi uang negara dalam tahapan Pilkada di Banyuwangi, ini harus segera dilakukan. Karena jika dibiarkan bisa melemahkan kinerja dan berimbas pada terganggunya kesuksesan pesta Demokrasi.

“Selain penegak hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mengkroscek infrastuktur penyelenggara di bawah. Jangan malah terkesan membiarkan penyimpangan anggaran yang terjadi,” katanya, Jumat (09/10/2015).

Jika pembiaran terjadi, sambungnya, kondisi tersebut bakal menjadi catatan khusus pada Pilkada di Bumi Blambangan. Dan hal tersebut dinilai tak boleh terjadi. Sebagai bukti keseriusan bahwa KPU Banyuwangi, benar – benar bersih, Sahlan menyebut harus ada sanksi tegas dalam kasus dugaan praktik pemotongan anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) untuk 16 PPS di Kecamatan Kabat ini.

“Jika KPU masih melakukan pembiaran dalam arti tidak melakukan tindakan apapun, pertanyaanya ada apa?, ada apa dengan KPU?. Belum tuntas dengan masalah internal atau ada apa?,” ungkap wakil rakyat yang juga anggota Badan Kehormatan DPRD Banyuwangi tersebut.

Selain KPU, pihak penegak hukum juga harus ikut melakukan penelusuran di lapangan. Karena, dalam kasus dugaan penyunatan anggaran oleh Wagimin, oknum ketua PPK Kecamatan Kabat, mengandung unsur pidana korupsi uang negara. Saat dibiarkan, dikhawatirkan akan dijadikan acuan di kecamatan lain untuk melakukan hal serupa. Dan sudah pasti ujungnya akan terjadi pelemahan kinerja yang bisa berpengaruh pada keakuratan hasil Pilkada.

“Kerjasama pihak penegak hukum untuk kesuksesan Pilkada sangat dibutuhkan dalam kejadian ini demi terciptanya Pilkada yang bersih, jujur dan adil di Banyuwangi,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, dugaan praktek ‘Sunat’ anggaran yang menciderai asas keadilan, telah mewarnai tahapan Pilkada di Kabupaten Banyuwangi. Wagimin, oknum ketua PPK Kecamatan Kabat, diduga telah memotong anggaran ATK untuk 16 PPS di wilayahnya. Jatah anggaran ATK sebesar 500 ribu rupiah, diembat 100 ribu rupiah tiap bulannya. Namun sayang, hingga saat ini belum ada tindakan tegas untuk oknum nakal tersebut. (*)