Basuki Rachmad, anggota Komisi 3 DPRD kabupaten Banyuwangi. (Foto: Syarif/banyuwangitimes)
Basuki Rachmad, anggota Komisi 3 DPRD kabupaten Banyuwangi. (Foto: Syarif/banyuwangitimes)

BANYUWANGITIMES – Dugaan penggelapan aset pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, berupa dua buah kapal, yang dilakukan PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) membuat berang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dengan kompak para wakil rakyat langsung menuntut hak interpelasi.

Disampaikan Basuki Rachmad, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyuwangi, PT PBS, perusahaan penyedia jasa pelayaran di pelabuhan ASDP Ketapang, yang 90 persen saham milik pemerintah daerah, telah melakukan pemindah tanganan secara sepihak terhadap dua kapal hasil pembelian dari Jepang, KMP Agung Wilis, kepada PT Tiga Berlian Timus (TBT).

“Padahal, PT TBT ini tidak memiliki ijin trayek,” cetusnya, Jumat (21/08/2015). Dalam pengalihan hak milik dua kapal senilai 8 miliar rupiah tersebut, wakil rakyat mencium sejumlah kejanggalan yang menjurus pada praktek penggelapan.

Jika dirunut mulai awal, pembelian dua kapal telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PBS. Begitu juga dengan pembayaran uang muka serta pengambilan kapal ke jepang dengan biaya dan karyawan PT PBS.

Namun anehnya, setibanya kapal di Banyuwangi, pihak direksi PT PBS tiba – tiba melakukan pembatalan pembelian, juga atas persetujuan RUPS, yang notabene pemegang saham di isi pejabat di jajaran pemerintahan daerah Banyuwangi.

“Proses membeli kapal bukan seperti membeli kacang, butuh pembiayaan besar. Pertanyaanya, kenapa setelah kapal sampai sini malah dibatalkan,” ucap Basuki geram.

Pemindah tanganan dua kapal KMP Agung Wilis, dari PT PBS ke PT TBT, yang dikelola Wahyudi, SE, ini dinilai telah merugikan pemerintah daerah Banyuwangi, puluhan miliar rupiah. Untuk itu, dengan hak bertanya, DPRD ingin meluruskan persoalan yang terjadi.

“Hak pemda harus kembali ke pemda, jika terbukti ada prosedur yang melanggar hukum, kalau perlu ya kita meja hijau kan,” tegasnya.

Sekadar diketahui, awalnya PT PBS adalah badan usaha milik pemkab Banyuwangi, yang memiliki dua buah kapal Landing Craft Tank (LCT) Sritanjung. Namun dengan adanya aturan pemerintah daerah tidak diperbolahkan memiliki usaha, kepemilikan dirubah dengan sistim saham.

Perubahan sitim ini juga sudah sangat merugikan pemerintah daerah. Dari yang sebelumnya dua kapal LCT bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 5 sampai 8 miliar rupiah, anjlok menjadi 1,2 miliar rupiah saja. Karena PT PBS menerapkan sistim sewa kapal, bukan laba perusahaan.

Meski setoran ke pemerintah daerah jauh lebih kecil, anehnya para karyawan PT PBS, justru banyak yang tak menerima hak akan gaji hingga berbulan – bulan. (*)