Fraksi PKB DPRD Jatim Desak Penajaman Prioritas Belanja Daerah 2026

19 - Nov - 2025, 07:19

Juru bicara (jubir) Fraksi PKB DPRD Jatim Ibnu Alfandy Yusuf.

JATIMTIMES - Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendesak eksekutif agar melakukan penajaman terhadap prioritas Belanja Daerah pada APBD 2026. Apalagi, kekuatan fiskal Jatim pada 2026 mengalami penurunan tajam.

Juru bicara (jubir) Fraksi PKB DPRD Jatim Ibnu Alfandy Yusuf menyoroti fakta bahwa Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan mengalami kontraksi tajam sebesar 17,5 persen dibandingkan APBD Perubahan 2025, atau turun sekitar Rp5,77 triliun. "Jika dibandingkan realisasi 2024, penurunannya bahkan mencapai 21 persen atau sekitar Rp7,3 triliun," jelasnya.

Baca Juga : PSI Target Ungguli Nasdem di 2029, Dito Arief Angkat Bicara

Mencermati struktur belanja dalam APBD 2026, ia menyebut eksekutif memilih untuk menerapkan strategi "alokasi hujan gerimis", dalam arti anggaran tersebar pada seluruh aspek visi misi Gubernur, namun serba minimalis.

Ibnu Alfandy menyampaikan, pada Nawa Bhakti Satya terdapat 18 program di Jatim Sejahtera, 12 program di Jatim Kerja, 7 program di Jatim Akses, 7 program di Jatim Agro, 17 program di Jatim Cerdas, hingga 12 program di Jatim Lestari. 

"Kesemuanya menyandang atribut program prioritas. Dengan atribut itu, semua program seakan-akan wajib mendapatkan anggaran. Maka terjadilah gerimis angka alokasi," ujarnya.

Menurutnya, jika setiap aspek tetap dipaksa memiliki alokasi anggaran, maka hasilnya hanyalah program dengan penerima manfaat yang bisa dihitung dengan jari, sementara cakupan kerja kita meliputi seluruh Provinsi Jawa Timur yang begitu besar. 

"Kebijakan semacam itu bukan hanya tidak efektif, tetapi juga mengaburkan makna prioritas yang seharusnya berorientasi pada kebutuhan publik yang paling mendesak," urainya. 

Fraksi PKB menilai, kondisi fiskal Jatim yang sedang baik-baik saja seharusnya bisa ditekan apabila pemerintah provinsi berani melakukan refocusing anggaran secara fundamental.

"Bukan sekadar penyesuaian kosmetik, hanya demi memenuhi tampilan seolah-olah semua visi dan misi gubernur telah terakomodasi. Bagi kami, tidak semua butir visi-misi harus diterjemahkan menjadi angka belanja dalam waktu yang bersamaan. Yang kita perlukan dalam situasi sekarang adalah prioritas yang jelas, jujur, realistis, dan nyata dampaknya," tandasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKB memandang bahwa yang paling mendesak saat ini bukan lagi perubahan struktur anggaran, tetapi peningkatan kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan efektivitas program yang sudah disepakati. Karena itu, Fraksi PKB menekankan perlunya penajaman kembali prioritas agar anggaran yang tersedia dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Baca Juga : Igari Makeup, Teknik Riasan Jepang yang Sedang Hits di Media Sosial

"Fraksi PKB mendorong Pemprov Jawa Timur untuk memfokuskan pelaksanaan program pada kegiatan yang benar-benar mendukung pelayanan dasar dan kepentingan publik," urainya. 

"Fragmentasi anggaran di berbagai OPD harus diminimalisir; program yang kecil-kecil, tumpang tindih, atau tidak strategis harus disederhanakan agar pelaksanaan anggaran menjadi lebih efisien dan terarah. Menjadi hujan yang membasahi lahan dan menyemai pertumbuhan, bukan gerimis yang selayang pandang lalu hilang tak berkesan," lanjutnya. 

Dalam kondisi belanja modal yang sangat terbatas, menurutnya Pemprov harus memastikan bahwa alokasi yang tersedia diarahkan terlebih dahulu pada infrastruktur paling kritis. Upaya ini harus diiringi dengan penguatan pemeliharaan berkala sebagai langkah realistis menjaga kualitas infrastruktur di tengah minimnya pembangunan baru.

"Fraksi PKB menilai efisiensi belanja operasi menjadi keharusan, bukan pilihan. Meskipun struktur belanja tidak lagi dapat diubah, OPD tetap perlu melakukan penghematan internal melalui pembatasan belanja barang/jasa yang tidak esensial, optimalisasi teknologi untuk menekan biaya administratif, dan penguatan disiplin dalam penggunaan anggaran rutin," paparnya. 

"Langkah efisiensi ini dapat menciptakan ruang fiskal mikro yang membantu memperbaiki fokus pelaksanaan program tanpa harus mengubah dokumen APBD," pungkasnya.