Tak Lagi Soal Fisik, Usulan Pemberdayaan Warga Mulai Mendominasi Musrenbang 2027 di Kota Malang

JATIMTIMES - Ribuan suara warga mewarnai penyusunan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang 2027. Namun di balik tingginya partisipasi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, yakni menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan sistem perencanaan yang ada.

Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang dimulai dari tingkat paling bawah.

Baca Juga : Rapat Paripurna DPRD Sampang Setujui Empat Raperda Prioritas

“Mulai dari rembuk RW, kelurahan, kecamatan, hingga puncaknya di Musrenbang tingkat kota. Setelah ini, RKPD akan dievaluasi provinsi sebelum masuk ke KUA-PPAS dan dilanjutkan ke RAPBD,” jelasnya kepada JatimTIMES, Selasa (31/3/2026).

Dalam proses tersebut, jumlah usulan yang masuk terbilang membludak. Tercatat sebanyak 5.784 usulan diajukan masyarakat. Namun, hanya 3.184 usulan atau sekitar 55 persen yang berhasil diakomodasi dalam RKPD 2027.

Meski begitu, Dwi menegaskan bahwa seluruh usulan tetap menjadi perhatian, meskipun tidak semuanya dapat langsung terealisasi dalam satu tahun anggaran.

Menariknya, pola usulan masyarakat mulai menunjukkan perubahan. Jika sebelumnya didominasi pembangunan fisik, kini usulan berbasis pemberdayaan mulai meningkat.

“Fisik memang masih banyak, tapi usulan pemberdayaan juga mulai berkembang. Masyarakat sudah mulai paham bahwa kebutuhan tidak hanya infrastruktur, tapi juga peningkatan kapasitas,” ungkapnya.

Beragam program pemberdayaan yang diusulkan antara lain pelatihan keterampilan, seperti pembuatan kue hingga pelatihan digitalisasi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kebutuhan masyarakat menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, Bappeda juga mencatat capaian tinggi dalam usulan Musrenbang tematik. Hampir seluruh kelompok masyarakat berhasil terakomodasi dengan persentase mendekati sempurna.

Rinciannya, usulan anak mencapai 100 persen dari 170 usulan, pemuda 99,69 persen (643 usulan), disabilitas 99,52 persen (207 usulan), perempuan 98,65 persen (292 usulan), dan lansia 97 persen (97 usulan).

Baca Juga : Usai Tertahan Akibat Konflik Timur Tengah, Jemaah Umrah asal Kota Batu Dipastikan Pulang dengan Selamat

Namun demikian, Dwi Rahayu mengakui masih terdapat sejumlah usulan yang belum masuk dalam “kamus usulan”, yakni acuan utama dalam penyusunan program pembangunan.

“Evaluasi kami, perlu edukasi lagi, baik ke masyarakat maupun perangkat daerah. Supaya usulan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan bisa masuk dalam kamus usulan,” tegasnya.

Ia mencontohkan, beberapa isu seperti pengelolaan sampah sempat muncul namun belum sepenuhnya terakomodasi karena belum tercantum secara detail dalam sistem usulan.

Ke depan, Bappeda mendorong peran aktif perangkat daerah untuk lebih rinci dalam memetakan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, penyusunan program tidak hanya responsif, tetapi juga tepat sasaran.

“Kalau perangkat daerah bisa menjabarkan kebutuhan secara detail, maka kamus usulan ini akan semakin kuat dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.